POLHUKAM.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momen enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang jatuh pada 20 April 2025 merupakan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi serius terhadap kinerja kabinet.
Menurutnya, periode 100 hari pertama sudah terlewati dan kini saatnya publik menilai apakah ada harapan nyata dari arah pemerintahan yang baru.
"Ini bukan evaluasi yang dini. Justru setelah lewat dari 100 hari dan menuju 200 hari, publik punya hak untuk melihat sejauh mana pemerintahan Prabowo menunjukkan arah yang tegas," kata Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Sabtu 19 April 2025.
Rocky menyebut bahwa secara pribadi, Presiden Prabowo memiliki arah kebijakan yang jelas, yakni membangun paradigma pemerintahan yang lebih sosialistis dan berpihak pada rakyat kecil, sesuai amanat penderitaan rakyat yang juga pernah diusung oleh Bung Karno.
Namun, ia menilai bahwa arah tersebut belum dapat diterjemahkan secara teknis oleh para menteri di kabinetnya.
Menurut Rocky, salah satu masalah utama yang dihadapi Prabowo adalah keberadaan para "broker politik" dalam kabinet yang berasal dari konsolidasi berbagai partai politik pendukung.
"Isi kabinet saat ini adalah kumpulan para broker atau pencari rente. Mesin partai yang ada di kabinet justru mengaburkan ide besar Presiden," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa karakter kabinet yang sarat kepentingan partai menyebabkan ideologi keadilan sosial yang diusung Prabowo tidak mampu diwujudkan secara nyata.
Hal ini menurutnya memicu keraguan publik terhadap arah pemerintahan yang sebenarnya ingin dituju Presiden.
Rocky juga menyoroti perbedaan fundamental antara paradigma Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo.
Jika Jokowi dikenal dengan pembangunan berorientasi mercusuar dan kedekatannya dengan oligarki, Prabowo dinilai lebih populis dan pro-rakyat.
"Paradigma Jokowi mercusuar, Prabowo lebih populis. Jokowi pro oligarki, Prabowo pro rakyat. Ini jelas berbeda secara ideologis," ujarnya.
Ia menyayangkan bahwa meskipun Presiden Prabowo sudah menunjukkan pergeseran arah, seperti menunda atau membatalkan beberapa proyek strategis nasional (PSN) warisan Jokowi, namun kabinet belum mampu menyesuaikan diri secara ideologis.
"Kalau kabinet masih diisi oleh orang-orang dengan pola pikir lama, tentu paradigma baru itu sulit dijalankan. Mereka tidak tune-in dengan visi Presiden," kata Rocky.
Lebih jauh, Rocky mendorong Presiden Prabowo untuk segera melakukan reshuffle kabinet secara radikal, bukan hanya mengganti nama, tapi mencari figur-figur yang benar-benar sejalan secara paradigmatik.
"Prabowo harus mengganti para menteri yang tidak fit and proper secara ideologis. Ini bukan soal loyalitas partai, tapi kemampuan menjalankan kebijakan pro-rakyat," ucapnya.
Ia menilai reshuffle ini penting mengingat tantangan global saat ini, termasuk ancaman krisis ekonomi akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan proteksionisme Amerika Serikat di bawah Donald Trump.
"Ini saatnya Prabowo menunjukkan dirinya sebagai pemimpin regional yang bisa diandalkan. Reshuffle kabinet adalah sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia siap menempuh jalur yang mandiri," kata Rocky.
Rocky menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus dipandu oleh ideologi kerakyatan secara konsisten, bukan hanya sekadar program populis seperti bantuan langsung tunai atau makan siang gratis.
"Koperasi, misalnya, bukan hanya program. Ia adalah simbol dari ideologi ekonomi kerakyatan. Kalau tidak dipahami sebagai ideologi, maka hanya akan jadi proyek biasa," jelasnya.
Menurutnya, prinsip "berdiri di atas kaki sendiri" yang juga kerap dikutip Prabowo harus diinstitusikan ke dalam seluruh kementerian, bukan hanya sebagai jargon semata.
Rocky Gerung menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah memiliki arah dan niat yang jelas, namun belum didukung oleh mesin birokrasi dan politik yang mampu menerjemahkan arah tersebut.
“Presiden punya arah, tapi arah tanpa pengikut ideologis yang tepat di kabinet akan menjadi stagnan. Reshuffle bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkas Rocky.
Sumber: PorosJakarta
Artikel Terkait
[ANALISIS] Peringatan Keras Panglima TNI Untuk Prajurit Aktif Rangkap Jabatan
Jokowi Diminta Sembunyi Dulu 5 Tahun
Tegas! Dikontak Pertamina, Fitra Eri Tolak Tawaran untuk Bantah Isu Pertamax Oplosan
Intip Dua Sosok Istri Tersangka Mega Korupsi Minyak Mentah, Langsung Gembok Akun Medsos