Sensor Politik Prabowo Macet Total

'Sensor Politik Prabowo Macet Total'

Oleh: Sutoyo Abadi

Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

KABINET Merah Putih mestinya bukan dan tidak melakukan RETRET (khalwat di atas Gunung Tidar), tetapi sensor politik Prabowo harus melakukan RESTART.

Sejarah kelam sudah terjadi ketika Madeleine Albright mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ketua National Democratic Institute (NDI), mengacak - acak mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002.

Negara Indonesia berubah total menjadi negara liberalisme, kapitalisme dan individualisme sesuai keinginan AS.

Untuk mewujudkannya, sejak itu Indonesia  harus dikawal ketat harus melahirkan Presiden jongos untuk melaksanakan konstitusi negara yang sudah sempurna total menjadi negara kapitalis.

Datanglah ke Indonesia Menlu Condoliza Rice serta penggantinya Hillary Clinton, dua-dua nya  berkunjung ke Solo dengan rekayasa menyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang di tuduh sebagai gembong teroris.

Megawati menolak terlibat dan melakukan rekayasa tersebut akhirnya karir politiknya dihambat dan presiden digantikan SBY.  

SBY naik sebagai Presiden ambil posisi memberikan instruksi kepada Walikota Solo  untuk membantu CIA dalam operasi penangkapan tersebut, bermarkas di Kota Solo dengan pendampingan Walikota Solo JOKOWI.

SBY dengan stigma sebagai budak liberalisme UUD 2002,  AS mempersiapkan Jokowi diproyeksikan meneruskan perannya sebagai budak Neo Liberalisme menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014. 

Maka mulai saat itu AS men-setting "road map" Jokowi dari hanya sebagai Walikota, menuju RI 1.

Sejak itu AS sudah menugaskan mantan Jenderal LBP dan HP  mendampingi Walikota Solo ini. LBP  melakukan penyamaran  "modus" pura-pura bekerja sama dalam bisnis mebel keluarga Jokowi.

Meskipun akhirnya Jokowi setelah jadi Presiden “dibajak” Megawati untuk lebih loyal ke China. Dan China kemudian memanfaatkan Jkw untuk target keberhasilan OBOR dan BRI.

Megawati sekalipun pada tahun 2004 dicegat AS tetapi pada tahun 2014 dengan PDIP nya masuk juga dalam jebakan mengusung Jokowi sebagai kandidat dan presiden RI pada Pilpres 2014. 

Sekalipun saat itu Taufiq Kiemas (suami Megawati) melarangnya karena tidak layak PDIP mengusung Jokowi dan dan ada tanda-tanda sifatnya sebagai pembohong dan penipu

Inilah awal tragedi politik PDIP yang memilukan dan awal Ibu Megawati masuk perangkap tipuan Jokowi yang dalam posisinya sebagai Presiden dalam kawalan dan remote Oligarki dan CIA.

Presiden Joko Widodo  sejak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR). 

KTT OBOR  pada 14-15 Mei 2017 dan Pertemuan KTT ke 2 berlangsung selama 3 hari mulai Kamis 25 April 2019 telah sempurna menjadi pelayanan RRC dan budak CIA ( AS ).

Sejarah berlanjut pada pada saat Presiden  Prabowo Subianto,   meresmikan peluncuran Dana Anagata Nusantara ( Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, muncul figur SBY, Jokowi mengapit Presiden Prabowo. 

LBP di posisikan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ini sinyal  Danantara tetap dalam kawalan tokoh pro UUD 2002 (tokoh liberal dan kapitalis ).

Sampai di sini cukup jelas dan terang benderang sensor kehati-hatian Presiden Prabowo dalam menjaga dan mengawal negara sesuai amanat Pembukaan UUD 45 macet total.

Negara dipastikan akan semakin gelap dan cita - cita, keinginan dan harapan negara segera kembali (RESTART ) ke Pancasila dan UUD 1945, di tutup oleh (RETRET) Presiden Prabowo sendiri. ***