polhukam.id – Keputusan pemerintah untuk jor-joran dalam menggelontorkan bansos jelang Pemilu 2024 saat ini sedang menjadi perhatian publik.
Bansos memang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang masuk dalam golongan miskin dan rentan miskin.
Akan tetapi, di masa Pemilu 2024 ini penyaluran bantuan social disebut sebagai alat politik.
Pemerintah dinilai terlalu jor-joran dalam menggelontorkan bansos di awal tahun ini.
Hingga hari ini, Jumat 2 Februari 2024 tercatat sudah ada lima bansos yang disalurkan.
Kelima bantuan social tersebut adalah PKH, BPNT, bansos beras 10 kilogram, rice cooker gratis, dan permakanan lansia/disabilitas.
Bansos beras 10 kilogram yang juga disebut Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bahkan jumlah kuota penerimanya ditingkatkan di tahun 2024 ini.
Pada tahun 2023 lalu jumlah penerima CBP adalah 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di DTKS.
Nah, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 22 juta KPM. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi dijadikan satu-satunya acuan data penerima tetapi sekarang memakai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Menariknya, sebentar lagi ada satu bansos lagi yang akan cair yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan
Bansos penganti BLT El Nino itu dijadwalkan cair di awal Februari 2024 ini untuk 18,8 juta KPM dengan nominal Rp600 ribu untuk alokasi 3 bulan (Januari-Maret).
Baca Juga: Tak Mau Kalah dari Samsung, iPhone 16 Siapkan Gebrakan Teknologi AI Super Canggih
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: ayobogor.com
Artikel Terkait
Memaksa Bendera Pusaka Berkibar di IKN
Bahlil dan Agus Kartasasmita Diduga Punya Masalah yang Mirip Airlangga Hartarto
Rocky Gerung Sebut Ucapan Selamat Jalan Luhut ke Jokowi Penanda, Penanda Apa?
Pasutri di Sidoarjo Diduga Bekerja Sama Cabuli Siswi SD Penyandang Disabilitas