Sri Mulyani Ungkap Proyeksi Inflasi Tahun 2023, Ada di Rentang 2% Hingga 4%

"Ini tentu membawa konsekuensi kepada kebijakan fiskal kita, terutama yang berhubungan dengan subsidi, kompensasi, dan sebagian juga hubungan kita dengan Bank Indonesia di dalam mengelola inflasi di dalam negeri, baik itu karena faktor core inflation maupun inflasi yang berasal dari permintaan-permintaan barang dan jasa, maupun barang-barang yang diatur pemerintah," ujar Sri Mulyani saat doorstop usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Harga Bawang Merah hingga Tarif Pesawat Bayangi Inflasi Mei 2022

Menurutnya, inflasi yang tinggi tersebut akan direspons oleh negara-negara maju dengan pengetatan moneter, serta kenaikan suku bunga dan likuiditas. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan suku bunga dan dampak terhadap nilai tukar.

Oleh karena itu, tahun 2023 mendatang, Pemerintah mengajukan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tetap mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu defisit diturunkan di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Inflasi Dunia dan Lockdown Tiongkok Jadi Peluang Bagi Petani Indonesia

"Angka ini memberikan sinyal bahwa Indonesia tetap komit terhadap kesehatan dan penyehatan APBN, namun di sisi lain, APBN tetap menjaga dalam hal ini countercyclical maupun shock absorber function," ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, Pemerintah selalu mencari titik seimbang antara tekanan yang terjadi akibat fenomena global dan kebutuhan dalam negeri untuk meneruskan pembangunan, terutama perbaikan produktivitas dan kualitas dari perekonomian dan masyarakat.

"Ini yang menjadi fokus APBN kita yaitu memperbaiki dan meningkatkan produktivitas dan kualitas dari perekonomian dan SDM sehingga Indonesia makin meningkat," papar Sri Mulyani.

Sebagai penutup, ia menyampaikan fokus dari kebijakan ekonomi makro dan fiskal pada APBN tahun 2023. Pertama, menaikan produktivitas dengan belanja di sektor sumber daya manusia dan reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial atau bansos. 

Baca Juga: Gobel: APBN 2023 Harus Dorong Ekonomi Berkualitas

Kedua, mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis dan produktif. Ketiga, mensimplifikasikan regulasi dan berbagai kebijakan-kebijakan perizinan dan birokrasi.

Kemudian yang keempat, terus mendorong transformasi ekonomi untuk hilirisasi dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kenaikan atau peningkatan daya saing Indonesia.

Baca Juga: Demi Sehatkan APBN, Sri Mulyani: Sepakat Lakukan Konsolidasi Fiskal

"Itu semuanya yang akan didukung dan menjadi pedoman untuk kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023," tutupnya.

Sumber: suara.com