Menurutnya, dengan minimnya cakupan proteksi asuransi tidak terlepas dari rendahnya kontribusi, tata kelola dan kebijakan investasi kurang optimal, dan rendahnya kepesertaan dalam sistem pensiun.
"Hal ini tercermin dari cakupan kepesertaan dari mantan pekerja yang hanya 40,2 persen dari 53,1 juta mantan pekerja Indonesia dan jika kita mencari pekerja informal, partisipasinya hampir tidak ada atau sangat-sangat kecil," ujarnya dalam Indonesia Financial Group (IFG) International Conference 2022, Senin (30/5/2022).
Sri Mulyani juga mengatakan, kecilnya perlindungan pensiun juga terlihat dari rendahnya iuran saat ini. Penyelesaian wajib untuk program pensiun hanya 8,7 persen dari sistem keamanan nasional dan hanya delapan persen untuk program pensiun penyelenggara negara.
Menurut Sri Mulyani, dengan sistem pensiun yang kuat tidak terlepas dari tata kelola, baik itu tata kelola lembaga maupun kebijakan penanaman modal. Sebab, tata kelola yang baik akan menghasilkan pelaksanaan program pensiun yang efisien, efektif, dan andal.
Demikian halnya dengan kebijakan investasi yang baik. Hal itu dinilai dapat meningkatkan ketahanan program pensiun dan secara nyata dapat meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dinikmati oleh peserta.
"Untuk menjawab semua tantangan tersebut, perancangan sistem pensiun di Indonesia diharapkan dapat mencapai titik yang optimal tentang kecukupan, keterjangkauan dan keberlanjutan perlindungan pensiun," ujarnya.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Memaksa Bendera Pusaka Berkibar di IKN
Bahlil dan Agus Kartasasmita Diduga Punya Masalah yang Mirip Airlangga Hartarto
Rocky Gerung Sebut Ucapan Selamat Jalan Luhut ke Jokowi Penanda, Penanda Apa?
Pasutri di Sidoarjo Diduga Bekerja Sama Cabuli Siswi SD Penyandang Disabilitas