POLHUKAM.ID - Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pertanyaan itu diajukan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (12/12).
Menurut Anies, proyek pembangunan IKN salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.
"Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang dan ketika dialognya sudah jadi undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi," kata Anies.
Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti urgensi pembangunan IKN yang menelan dana triliunan. Di sisi lain, Anies menyinggung masih banyaknya rakyat yang mengalami kesusahan.
"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana lah keadilan kita?" sentil Anies.
Sumber: rmol.
Artikel Terkait
[ANALISIS] Peringatan Keras Panglima TNI Untuk Prajurit Aktif Rangkap Jabatan
Jokowi Diminta Sembunyi Dulu 5 Tahun
Tegas! Dikontak Pertamina, Fitra Eri Tolak Tawaran untuk Bantah Isu Pertamax Oplosan
Intip Dua Sosok Istri Tersangka Mega Korupsi Minyak Mentah, Langsung Gembok Akun Medsos