Secara lebih rinci, realisasi sisi penanganan kesehatan sebesar Rp15,21 triliun utamanya digunakan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp11,6 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp1,59 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan sebesar Rp1,2 triliun dan penanganan Covid melalui dana desa sebesar Rp0,8 triliun.
"Untuk penanganan kesehatan Rp15,2 triliun ini lebih rendah atau sangat rendah dibandingkan alokasi anggarannya dan kita tentu berharap ini masih bisa dijaga dengan tidak terjadi outbreak dari pandemi lagi," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi perlindungan masyarakat sebesar Rp51,09 triliun digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,24 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Kartu Sembako sebesar Rp18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM; Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp6,1 triliun untuk 20,3 juta KPM.
Selanjutnya, digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp8 triliun untuk 6,5 juta keluarga; Bantuan bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung sebesar Rp1,6 triliun bagi 991 ribu PKL dan 880 ribu nelayan; Kartu Pra Kerja sebesar Rp2,4 triliun bagi 665,6 ribu orang.
Terakhir, dari sisi penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi sebesar Rp14,48 triliun untuk program pariwisata sebesar Rp0,19 triliun, Information and Communication Technology (ICT) Rp0,85 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp8,14 triliun, dan insentif perpajakan sebesar Rp5,2 triliun.
"Untuk pemulihan ekonomi dengan ekonominya sudah mulai kuat, tentu ini kita harapkan akan peranan APBN menjadi jauh lebih menurun karena kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sudah mulai pulih," ujar Sri Mulyani.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Memaksa Bendera Pusaka Berkibar di IKN
Bahlil dan Agus Kartasasmita Diduga Punya Masalah yang Mirip Airlangga Hartarto
Rocky Gerung Sebut Ucapan Selamat Jalan Luhut ke Jokowi Penanda, Penanda Apa?
Pasutri di Sidoarjo Diduga Bekerja Sama Cabuli Siswi SD Penyandang Disabilitas