Akui Telah Mengetahui Video Ancaman KKB Papua terhadap Warganya, Begini Respons Selandia Baru

TRIBUN-BALI.COM � Akui Telah Mengetahui Video Ancaman KKB Papua terhadap Warganya, Begini Respons Selandia Baru

Pilot Susi Air, kapten Philip Mark Mehrtens telah menjadi sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua berbulan-bulan lamanya.

Tak tinggal diam, berbagai upaya untuk membebaskan sang pilot telah dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri.

Ratusan pasukan juga telah dikerahkan, bahkan tak sedikit di antaranya yang gugur dalam misi penyelamatan ini.

Belakangan, KKB pimpinan Egianus Kogoya kembali membuat resah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KKB di Nduga ini mengancam akan menembak pilot Susi Air jika negara tidak mematuhi keinginan mereka untuk membicarakan terkait kemerdekaan Papua dalam waktu dua bulan.

Hal ini diketahui dari video yang diterima Reuters pada Jumat 26 Mei 2023.

Dalam video tersebut, terlihat Mehrtens begitu kurus sembari memegang bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol dari Kemerdekaan Papua.

Selain itu, Philip Mehrtens juga dikelilingi oleh anggota KKB yang menurut seorang analis tengah membawa senjata serbu yang diproduksi di Indonesia.

Mehrtens terlihat berbicara di depan kamera dan mengatakan bahwa KKB ingin negara-negara selain Indonesia untuk berdialog terkait kemerdekaan Papua.

Baca juga: Pengamat Militer Menilai Ancaman KKB Akan Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis

"Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan, maka mereka mengatakan mereka akan menembak saya," kata Mehrtens dalam video tersebut.

Berdasarkan laporan Reuters, video tersebut dibagikan oleh Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom.

Lalu, video tersebut juga telah diverifikasi oleh analis dari Institut Analis Kebijakan Konflik (IPAC), Deka Anwar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Selandia Baru mengatakan telah mengetahui keberadaan foto dan video yang beredar.

"Kami melakukan semua hal yang kami mampu untuk mengamankan resolusi damai dan pembebasan Mehrtens dengan aman," kata jubir tersebut kepada Reuters via email pada Sabtu 27 Mei 2023 waktu setempat.

Sementara, menurut Reuters, Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono mengatakan, pihaknya akan tetap menggunakan tindakan terukur yang sesuai dengan standar prosedur operasi.

Di sisi lain, belum ada tanggapan dari Kemenlu Indonesia atas video Mehrtens tersebut.

Negosiasi Dibantu Tokoh Agama hingga Komnas HAM

Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri menyebut ada beberapa pihak yang bakal membantu negosiasi agar Mehrtens dibebaskan.

Dikutip dari Tribun Papua, mereka adalah tokoh agama, Pemerintah Kabupaten Nduga, hingga Komnas HAM.

"Saya membuka diri untuk semua pihak, yang dari awal yakni pihak Pemerintah Nduga bekerja sama dengan kapolres, kemudian ada juga pihak dari Komnas HAM yang menawarkan diri dan kami terima," kata Fakhiri di Jayapura, Kamis 25 Mei 2023.

Baca juga: Beri 2 Bulan untuk Akui Kemerdekaan Papua, KKB Pimpinan Egianus Ancam Akan Tembak Pilot Susi Air

Kata Fakhiri, dewan gereja juga bersedia membantu untuk membuka komunikasi dengan pihak Egianus Kogoya agar pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut bisa segera dibebaskan.

Pihak keamanan akan berusaha membantu pihak-pihak yang akan turun ke lapangan untuk melakukan negosiasi.

�Saya berharap negosiasi tersebut menghasilkan hasil yang baik, kita memberikan kesempatan kepada kelompok Egianus bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi secara baik."

"Semua sedang berjalan dan dari pihak gereja nantinya akan kita bantu salah satunya pihak Gereja Kingmi yang nantinya akan mengutus orang kepercayaannya untuk melakukan negosiasi tersebut,� tuturnya.

Penialaian Pengamat Militer terhadap Ancaman KKB

Berbagai tanggapan dan penilaian terhadap ancaman KKB ini kemudian bermunculan.

Salah satunya, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai ancaman KKB pimpinan Egianus Kogoya yang melalui video menunjukan dampak operasi psikologi oleh pemerintah.

Dilansir dari Tribunnews, Khairul mengungkapkan, ancaman terhadap Mehrtens menjadi wujud habisnya kesabaran KKB terkait kemerdekaan Papua yang tak kunjung tercapai.

"Video itu juga bisa merupakan reaksi psikologis yang hadir sebagai dampak operasi psikologis yang dilakukan pemerintah."

"Artinya, rangkaian kombinasi langkah yang ditempuh pemerintah baik yang dilakukan secara senyap, yang dipropagandakan, ditambah dengan narasi-narasi persuasif yang dilakukan telah berhasil menghadirkan persepsi ketidakpastian berlarut dan menghabiskan kesabaran sehingga direaksi dengan peningkatan ancaman dan tenggat waktu," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin 29 Mei 2023.

Kendati demikian, Khairul menganggap jalur persuasif yang telah diambil pemerintah dalam pembebasan Mehrtens bukan merupakan bentuk kegagalan.

Menurutnya, langkah persuasif oleh pemerintah bukan menjadi satu-satunya strategi yang diambil.

Namun, sambungnya, ada kombinasi strategi yang dipakai pemerintah untuk membebaskan pilot kelahiran Christchurch, Selandia Baru tersebut.

Baca juga: Penyanderaan Pilot Susi Air: Isu untuk Rugikan NKRI? Guru Besar UI Soroti Peran Selandia Baru

"Lantas apakah ini menandakan jalur persuasif telah gagal? Saya kira tidak ada kegagalan dalam hal ini. Sejak awal jalur persuasif bukanlah satu-satunya langkah yang ditempuh."

"Dalam hal ini tentu saja ada serangkaian kombinasi langkah yang telah dan sedang ditempuh secara bertahap dan terukur oleh pemerintah," kata Khairul.

Khairul menambahkan setidaknya ada beberapa langkah yang mungkin telah dan sudah dilakukan pemerintah terkait pembebasan Mehrtens dari KKB seperti mendengarkan tuntutan, membangun dialog, hingga lewat operasi psikologis.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa publik juga harus memaklumi jika strategi pembebasan Mehrtens bersifat rahasia lantaran hal tersebut menjadi aspek yang menentukan berhasil tidaknya operasi.

"Hanya saja, karena kerahasiaan dan kehati-hatian adalah aspek yang menentukan keberhasilan strategi maka pembatasan informasi dan minimnya publikasi, saya kira merupakan sesuatu yang perlu dipahami dan didukung oleh publik," jelasnya.

Khairul pun berharap agar pembebasan Mehrtens tidak perlu dilakukan dengan aksi yang berdarah-darah.

Ia tetap optimis bahwa pembebasan pilot Susi Air tersebut dapat dilakukan dengan upaya persuasif serta peningkatan tekanan psikologi secara terukur.

"Namun jika kekerasan tak terhindarkan, tentunya kita berharap kerugian dan korban jiwa dapat ditekan, terutama dari pihak aparat yang melakukan evakuasi. Bagaimanapun kita juga masih perlu mengungkap dan mendalami apa yang sesungguhnya terjadi dan mengklarifikasi berbagai isu yang menyertai kasus yang disebut sebagai aksi penyanderaan ini," tukasnya.

Tanyakan Peran Selandia Baru

Sementara itu, salah satu Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga turut menyoroti kasus penyanderaan ini.

Juwana menyoroti peran Selandia Baru sebagai negara yang warganya disandera di negara lain.

Ia mengatakan bahwa belum ada upaya dari pemerintah Selandia Baru untuk membebaskan Pilot Susi Air warga negara Selandia Baru Kapten Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurutnya, pemerintah Indonesia tentu akan memfasilitasi bila Selandia Baru akan melakukan berbagai cara membebaskan warganya.

"Masalahnya sampai hari ini saya tidak mendengar Selandia Baru minta ke pemerintah untuk dilibatkan.

Kalau pemerintah Selandia Baru minta dilibatkan maka pemerintah tidak akan menolak.

Justru kita akan memfasilitasi," ujar Hikmahanto di Jakarta 27 Mei 2023.

Ia kemudian memberi contoh ketika pesawat Garuda Woyla disandera dan diturunkan di Don Muaeng Bangkok.

Saat itu pemerintah minta untuk melakukan operasi pembebasan ke pemerintah Thailand dan dikabulkan.

"Jadi saya bertanya-tanya apakah Pemerintah Selandia Baru ini care tidak sih dengan warganya yang disandera?

Jangan-jangan justru Selandia Baru membiarkan agar isu ini terekspos untuk kerugian Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menilai tak mungkin jika suatu negara melakukan operasi militer pembebasan di negara lain.

�Apa mungkin menurunkan pasukan di teritorial negara lain," katanya.

Baca juga: Update Misi Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB, Kapolda Akan Segera Maksimalkan Negosiasi

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengirimkan surat terbuka kepada Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins dan Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengenai situasi penyanderaan pilot Susi Air warga negara Selandia Baru Kapten Philip Mark Mehrtens.

�Ini sekarang sangat mendesak karena Indonesia menerapkan operasi siaga tempur di daerah tersebut,� kata juru bicara West Papua Action Aotearoa, Catherine Delahunty.

�Pendekatan berat militer mereka hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan menimbulkan lebih banyak ketakutan serta kebencian terhadap pemerintah daripada menyelesaikan krisis saat ini dan mengembalikan pilot ke tempat yang aman,� katanya.

Pemerintah Selandia Baru mengungkapkan mereka terus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan kapten Philips Mehrtens.

Mehrtens sudah hampir 4 bulan disandera kelompok pemberontak bersenjata OPM.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mengatakan, pihaknya terus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan resolusi damai dan pembebasan yang aman bagi Mehrtens.

Termasuk bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia dan mengerahkan staf konsuler Selandia Baru.

Sementara itu, pada kesempatan lain Pangliman TNI dalam pertemuannya dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia mengatakan sebaliknya.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya menolak tawaran bantuan dari Selandia Baru, terkait pencarian pilot Susi Air.

"Mereka menawarkan bantuan, tapi saya masih mampu menyelesaikan," katanya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KKB Ancam Tembak Pilot Susi Air jika Tak Ada Diskusi Kemerdekaan Papua, Selandia Baru Beri Respons,

Sumber: bali.tribunnews.com