Harga Tiket Pesawat ke Kaltim Mahal, Pakar Ekonomi dari Unmul Sebut Penyakit Lama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Harga tiket pesawat terbang rute dari luar menuju Kalimantan Timur terkerek naik, harganya meroket tinggi jika dibandingkan dengan tiket keluar Kalimantan Timur.�

Gejolak itu mendapat tanggapan dari pakar Ekonomi Bisnis dari Kalimantan Timur, Purwadi, Sabtu (27/5/2023) malam.�

Pria yang juga akademisi di Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti terkait lonjakan harga tiket maskapai penerbangan yang terjadi belakangan ini.

Menurut pria ini, saat menjadi salah satu tim akademisi yang pernah memiliki kajian dengan Pemerintah Kabupaten Berau akhir tahun 2022 silam, terkait membangun pariwisata berbasis masyarakat dalam rangka menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) atau daerah penyangga.

Baca juga: Cerita Penumpang Soal Harga Tiket Pesawat, Ke Balikpapan Rp1,5 Juta, Pulang ke Surabaya Rp700 Ribu

Problem yang ditemukan termasuk mahalnya tiket maskapai, guna masuk ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Berau dalam menjangkau lokasi destinasi.

"Sekarang kondisi penerbangan Kaltim mahal sekali, 2 hingga 3 jutaan sekali terbang. Intinya jika bicara kebijakan ekonomi bisnis, ini setengah hati, saat saya presentasikan di hadapan perwakilan Berau bersama perwakilan Unmul, apa sih yang tidak menarik dari wisata di Derawan, Maratua, dan lainnya," ujarnya kepada TribunKaltim.co.

Tetapi naifnya, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), malah tidak memasukan destinasi Berau dengan segudang keindahan alam bawah lautnya dalam destinasi prioritas di Indonesia yang jumlahnya 10 destinasi.

"Ini kenapa? lucu saja, sementara IKN di Penajam Paser Utara (PPU) dibangun, tetapi tidak mendorong daerah penyangga dengan wisata menarik di Berau, artinya kebijakan setengah hati. Mau membangun IKN-nya, tetapi pariwisata tidak dibangun secara total. Pemda tak bisa membangun sendiri tanpa intervensi pusat," tegasnya.

Dalam praktiknya, waktu gelaran Porprov di Berau, dengan tamu berdatangan yang banyak sekali.

Lagi-lagi tiket maskapai dipatok mahal dan membuatnya harus bersuara, Purwadi mengatakan sempat berbicara agar salah satu pihak maskapai, dipanggil.

"Karena waktu itu "monopoli" tiket ada pada salah satu maskapai, saya waktu itu membayar Rp1,8 juta untuk terbang ke Berau, bawa 7-10 orang dalam tim Unmul kesana, pulang pergi juga sangat lumayan costnya," bebernya.

Baca juga: KPPU Kanwil V Kaltim Sorot Perbedaan Harga Tiket Pesawat, Menghambat Dunia Wisata

"Akhirnya, masuk penerbangan lain, rute Balikpapan-Berau begitu juga sebaliknya seharga Rp1,2 juta. Kompetitif jadinya," sambungnya.

Harusnya, memang pemerintah pusat membuat intervensi seperti contoh kasus yang dialaminya.

Karena kebijakan terkait penerbangan berada di maskapai.

Serta ada kebijakan di pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, ini seharusnya diperbaiki terkait mekanisme tata kelola tiket di negara Indonesia.

Penyakit Lama

Purwadi menganggap hal tersebut merupakan penyakit lama, sebetulnya.

Setiap menjelang libur tiket mahal, saat liburan juga sama. Beda dengan negara lain di Asia serta belahan dunia lain yang justru saat liburan menurunkan harga tiket, supaya masyarakat bisa menikmati liburannya.

"Kalau di negara kita digebukin dengan harga tiket mahal. Katanya Revolusi mental, harusnya perbaiki ini," ujarnya.

Maskapai kenamaan Garuda misalnya, turut dikritik Purwadi, harga tiket yang selangit tetapi tetap tekor juga. Sementara masyarakat selalu membeli tiket dengan cash.

"Harus di dorong terus, Pemda serta Pemkab harus kompak berjuang sama-sama. Ngapain dibangun IKN tetapi orang mau kesini tidak mau, nggak minat. Karena berfikir tiket mahal," kata dia.

Baca juga: Kanwil V KPPU Kaltim Pantau Maskapai Soal Perbedaan Harga Tiket Pesawat Pulang dan Pergi dari Kaltim

Lalu segi infrastruktur juga, dari segi bisnis, menempuh wisata di Kaltim dengan sebaran yang jauh juga perlu diperbaiki.

Jalan darat misalnya, jalan di Kalimantan Timur tak beda tipis dengan Provinsi Lampung, sambung Pruwadi, bisa jadi lebih buruk disini, hanya saja cuman karena tidak viral.

Kebutuhan dasar sangat penting, air, listrik, internet dan jalan sangat krusial.

"Ada APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan APBN yang bisa disinergikan. Paling tidak membangun wisata terintegrasi di Kaltim juga butuh kekompakan, saya pernah tawarkan ini 2015 lalu ke Pemkab Berau," tandasnya.

"Jadi orang datang ke Kaltim bisa terjadwal tripnya, misal ke Kaltim wisatawan punya peta destinasi yang dituju," imbuh Purwadi.

Terakhir, berbagai lembaga yang berwenang mengawasi harusnya bisa melihat maskapai harusnya lebih kompetitif dan tidak monopoli, karena jika banyak maskapai tentunya bisa menekan selisih harga.

Pemerintah di daerah juga disarankan Purwadi harus solid, baru menggandeng para pihak seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk Ombudsman yang perlu bersuara.

Masyarakat sebagai konsumen merasa keberatan juga bisa melapor ke KPPU, agar tidak terjad monopoli harga.

"Jika maskapai banyak membuka penerbangan kesini, tentunya akan lebih kompetitif, bukan satu tujuan saja, monopoli tidak boleh, seenaknya menaikkan harga dan tidak ada pilihan, harusnya memang pemerintah bisa intervensi, membangun kekompakan dulu," ujarnya. (*)

�

Sumber: kaltim.tribunnews.com