Kaget Kantornya Digeledah, Risma Mengaku Tak Tahu Penyaluran Beras Bansos di Kemensos Dikorupsi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menggelar konferensi pers tentang Penggeledehan Gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). 

Dalam kesempatan itu, Risma mengisahkan saat sejumlah orang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantornya pada Selasa (23/5/2023).

Kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021, pada senin (22/5/2023).

Risma mengatakan, saat para petugas KPK datang, dirinya sedang menggelar rapat internal.

Saat sedang rapat, dia mendapatkan laporan dari anak buahnya perihal kedatangan penyidik KPK.

Risma terkejut. Namun dia lekas menangkap maksud kedatangan para penyidik itu.

Setelah itu, Risma meminta untuk bertemu dahulu dengan para penyidik sebelum melanjutkan rapat.

Baca juga: Mahfud MD Buka-bukaan, Sebut Uang Korupsi BTS Mengalir ke Tiga Partai: Saya Sudah Lapor Presiden

"Kemarin, saya kerja tiba-tiba ada (laporan), 'Bu, ada KPK'. Saya langsung nangkap, pasti kaitannya dengan BGR. (Saya tanya), 'Boleh kah saya ketemu dulu?," kata Risma saat ditemui di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

 Kemudian, kata Risma, ia menemui penyidik di ruang tamu.

Setelah itu, penyidik KPK menyampaikan maksud kedatangan ke Kemensos untuk mencari data-data yang dibutuhkan.

Menurut Risma, ia lalu mempersilakan para penyidik KPK itu untuk mencari data yang diperlukan.

Setelah itu, Risma kembali melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan.

"Saya tetap kerja di ruangan saya. Terus, habis itu udah sore, sebelum magrib itu (penggeledahan) sudah selesai. (Penyidik) mau ketemu saya untuk pamit, terus sudah selesai. Kita ngobrol-ngobrol sebentar," ujar Risma.

Baca juga: KPK Buka Suara, Kuncoro Wibowo Dicegah ke Luar Negeri terkait Dugaan Korupsi Bansos di Kemensos

Usai penggeledahan, Risma sempat membaca berita acara yang diberikan KPK.

Tetapi, ia mengaku tidak membaca detil karena tahu kerja-kerja KPK sudah sesuai prosedur.

Menurut Risma, ia tidak berhak mengintervensi kerja tersebut.

Oleh karena itu, Risma mengakui tetap kooperatif terhadap pemeriksaan yang diperlukan, meskipun baru dilantik pada Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah (terkait) BGR, dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020. Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu," kata Risma.

Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021, pada senin (22/5/2023).

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5/2023).

Risma tak dimintai keterangan

Tri Rismaharini Menteri Sosial (Mensos) menyebut jika dirinya tak dimintai keterangan saat tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023).

Informasi ini diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa.

Dalam penjelasannya Sigit  mengatakan bahwa Mensos Risma tidak dimintai keterangan karena kasus yang tengah disidik oleh penyidik KPK adalah kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode 2020-2021.

Kasus tersebut bergulir pada September 2020 silam, sedangkan Mensos Risma baru menjabat sebagai Mensos pada Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

"Enggak lah (Risma tidak dimintai keterangan). Kan, itu terjadi tahun 2020. Apalagi yang mau dikonfirmasi wong sudah kejadian ya," kata Sigit.

Sigit juga menegaskan tak ada intervensi dari tim penyidik terhadap Mensos Risma.

Dilansir dari Kompas TV Sigit mengungkapkan, ketika penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan, saat itu Risma  tengah bersama timnya mengadakan rapat internal.

Menurut Sigit, penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mengganggu sama sekali aktivitas di Kemensos.

Bahkan pada saat penggeledahan berlangsung, Risma  juga tetap bekerja seperti biasa.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa Kemensos sama sekali tidak akan menutup-nutupi atau membuat skenario apa pun mengenai kasus dugaan korupsi tersebut.

Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah Kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5).

Pada kesempatan sebelumnya, Ali menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

Kuncoro jadi tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan telah menetapkan sejumlah tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021.

Salah satu tersangka adalah Kuncoro Wibowo yang sebelumnya mundur secara mendadak dari jabatan dirut TransJakarta.

Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto. Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.

Kuncoro Wibowo ditetapkan tersangka terkait posisinya sebagai direktur utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics.

Perusahaan pelat merah itu diketahui mendapatkan 'jatah' menyalurkan Bansos beras 222.070.230 Kilogram (Kg) dari Kemensos kepada 4.934.894 KPM-PKH di seluruh wilayah Indonesia.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menyebut, sebagai bagian dari penyelidikan dugaan koruosi tersebut, mantan Dirut Transjakarta M Kuncoro Wibowo dicegah terkait kasus penyaluran beras bansos tersebut.

Baca juga: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Kuncoro Wibowo Pernah Dinobatkan CEO BUMN Visioner Terbaik

“Betul, yang bersangkutan dicegah terkait penyidikan baru (penyaluran beras bansos) dimaksud," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (15/3/2023).

Adapun KPK sebelumnya telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Kuncoro bepergian ke luar negeri.

Hal ini dikonfirmasi Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Ahmad Nursaleh. Kuncoro masuk dalam daftar pencegahan. “M Kuncoro Wibowo tercantum dalam daftar Pencegahan usulan KPK berlaku 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023,” kata Nursaleh 

Pada hari ini, KPK mengumumkan telah membuka penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran beras Bansos untuk KPM PKH Tahun 2020-2021.

Lembaga antirasuah juga telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Namun, nama mereka baru akan diungkap ke publik saat penyidikan dinilai cukup.

 “Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/3/2023).

Sebelumnya diberitakan Warta Kota, M Kuncoro Wibowo mengejutkan publik setelah mengundurkan diri sebagai direktur utama PT TransJakarta.

Padahal, Kuncoro baru dua bulan ditunjuk PJ Gubernur DKI Heru Budi menggantikan posisi dirut yang lama.

Belum ada konfirmasi dari manajemen TransJakarta terkait alasan Kuncoro mengundurkan diri.

Baca juga: Ngabila Diperiksa usai Pamer Gaji Rp 34 juta, Kadiskes DKI Koordinasi dengan Inspektorat soal Sanksi

Namun, kini mulai terkuak dugaan penyebab Kuncoro mundur.

Kuncoro Wibowo ternyata sudah dicekal ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 10 Februari 2023.

Dia dicekal selama enam bulanhingga Agustus 2023.

Informasi tersebut disampaikan Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh

"WNI atas nama M Kuncoro Wibowo tercantum dalam daftar pencegahan usulan KPK berlaku 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023," ujarnya di Jakarta Selasa (14/3).

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Sumber: wartakota.tribunnews.com