Akui Data Bocor ke Dark Web, Koordinator FORMASI Salahkan Pemerintah

Ia pun menjelaskan bahwa data merupakan bagian dari proses bisnis pemerintah, yang mana pemerintah sendiri memiliki payung hukum. Oleh karena itu, sudah tepat jika dikatakan pemerintah yang bersalah.

“Yang menjadi korbannnya warga negara, masyarakat. Jadi, negara bukan hanya harus hadir, tetapi harus bertanggung jawab,” ujar Gildas dalam podcast Deddy Corbuzier yang diunggah pada Rabu (14/09/2022).

Baca Juga: Gawat! Dibeberkan Langsung Koordinator FORMASI, Benarkah Data Masyarakat Indonesia Dijual di Dark Web?

Menurut Gildas, pemerintah sendiri sering mewajibkan masyarakat dalam menjalankan suatu proses yang berkaitan dengan data, tetapi pemerintah juga yang tidak mampu dalam menjaga data tersebut.

“Kita tidak bilang spesifik  kementerian lembaga, tapi pemerintah kan sebagai satu kesatuan,” jelasnya.

Gildas juga menjelaskan bahwa ada banyak kemungkinan yang terjadi jika data pribadi masyarakat bisa jatuh ke tangan yang salah, seperti mencuri data pribadi dan menggunakannya untuk keperluan yang berkaitan dengan uang.

“Kalau kita telepon ke call centre-nya bank, itu kan yang ditanya nama orang tua, tanggal lahir, dan seterusnya, itu umum. Saya pun bisa telepon ke bank sebagai Om Deddy,” terang Gildas.

Sementara itu, tim Gildas diketahui masih melakukan penelusuran terkait penyebaran data masyarkat Indonesia di dark web karena bisnis di dalam dark web menjadi poin yang lebih penting untuk diperhatikan saat ini.

Baca Juga: Bukanlah Soal Bjorka, Koordinator FORMASI Akui Timnya Tengah Mencari Sumber Peretasan di Dark Web

Kasus Bjorka yang meretas data negara pun diklarifikasi oleh Gildas bahwa Bjorka tidak meretas, melainkan membeli dari seseorang di dark web.

Dengan demikian, FORMASI perlu memahami terlebih dahulu model bisnis ekosistem yang ada di dalam web tersebut, terlebih ada banyak bagian dari ekosistemnya yang perlu ditelusuri karena dipercaya bukan hanya dilakukan oleh satu orang

Sumber: kontenjatim.id