Ketahuan! Ternyata Ada 'Paket Sewa' Bagi Pejabat yang Ingin Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Maupun Pilpres, Nominalnya Bikin Melongo!

Paket sewa yang dimaksud ialah bagi politikus yang ingin menjabat sebagai kepala daerah maupun Presiden, mereka akan menyewa partai.

Rizal Ramli mengambil contoh, jika ada orang yang ingin menjabat sebagai Bupati, Gubernur, hingga Presiden yang dapat meraup nominal yang fantastis.

Baca Juga: Tak Cuma Anies, KPK Juga Incar Orang Dekatnya Ini Untuk Diperiksa Dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Ini

"Mau jadi Bupati perlu nyewa partai yang ongkosnya 20 sampai 60 miliar rupiah, mau jadi Gubernur perlu nyewa partai biayanya 100 sampai 300 miliar. Mau jadi Presiden sewa partai perlu 1,5 triliun," ujar Rizal Ramli, dilansir dari kanal Youtube Refly Harun, Selasa (13/9/2022).

Dari keterangannya tersebut yang membuat dirinya menilai bahwa demokrasi di indonesia sudah menjadi demokrasi kriminal.

Demokrasi kriminal tersebut mengingatkannya pada masa kepresidenan Soeharto, yang membuat seluruh elemen masyarakat berjuang dari sifat otoriter itu menjadi demokratis.

Perjuangan itu dengan tujuan untuk mengatasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) seminimal mungkin pada masa itu.

Kemenangan itu diraih ketika masa kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus dur, hingga BJ Habibie.

Namun, menurut Rizal, ia menilai bahwa kemenangan itu hanya sementara dan berubah secara perlahan menjadi kembali otoriter dan merusak ranah sosial politik di Indonesia.

Baca Juga: Dokumen Sidang Kasus Korupsi Minyak Goreng Bocor! Ada Nama Mantan Pejabat yang Diduga Terlibat

Sumber: kontenjatim.id