PDIP Sebut Politik Identitas Masih Marak, Fadli Zon: di Dunia Mana Tak Ada Politik Identitas?

Fadli Zon mempertanyakan di dunia mana pemilu berjalan lancar tanpa adanya politik identitas.

Baca Juga: Ibu di Makassar Bawa 2 Bayinya Tinggal di Penjara, Kak Seto Disemprot: Orang Kecil Juga Nunggu Perhatian, Jangan Cuma Orang Gedongan Aja

Hal itu disampaikan Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, pada Sabtu 3 September 2022.

"Di dunia mana tak ada politik identitas? Ketika org merepresentasikan diri dg agama, ideologi, etnis, ras, gender, kelas sosial, budaya, lingkungan, usia, dll, semua itu bagian dr politik identitas," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan politik identitas muncul dikarenakan adanya diskriminasi dan ketidakadilan.

"Politik identitas awalnya muncul krn ada diskriminasi, segregasi n ketidakadilan," imbuhnya.

Di dunia mana tak ada politik identitas? Ketika org merepresentasikan diri dg agama, ideologi, etnis, ras, gender, kelas sosial, budaya, lingkungan, usia, dll, semua itu bagian dr politik identitas.Politik identitas awalnya muncul krn ada diskriminasi, segregasi n ketidakadilan. https://t.co/1XZ7uY6D7R

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Hamka Haq mengatakan, PDIP siap menyukseskan Pemilu 2024 dengan aman, damai, dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.

Hal itu, kata Hamka, sebagaimana yang dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 yang mengambil tema "Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama".

"Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan meneruskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024. Baik Pemilu Presiden dan Pileg dan Pilkada," kata Hamka dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, politik identitas berbau agama yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 silam, juga masih kerap ditemui saat ini. Bahkan, lanjut dia, saat ini ada pihak yang ditangkap polisi berkaitan dengan agama, dianggap anti Islam dan mengkriminalisasi pemuka agama.

"Suka menista dan mengafirkan umat agama lain, bahkan mengafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, zalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah," tutur Hamka.

Ia menuturkan isu politik identitas serupa bahkan sempat pula menyasar mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri pada 2004 lalu, di mana muncul larangan memilih pemimpin perempuan. "Yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut," ucapnya.

Sumber: NewsWorthy