Usai Ketahuan Tak Ada Subsidi BBM Rp502 T di APBN, Pemerintah Lakukan ini, 'Penyelundupan' Disebut: DPR Harus Bersuara!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tidak ada negara lain yang sanggup memberikan subsidi BBM seperti Indonesia, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Nekat! Zulhas Salahkan Bansos Sebagai Pemicu Kenaikan Harga Telur, Mensos Disorot: Belum Tahu Kalau Risma Ngamuk Bisa...

Namun, dikhawatirkan bahwa APBN tidak akan mampu lagi memberikan subsidi BBM secara terus menerus, sehingga kenaikan harga patut disiagakan.

Sementara itu, publik baru-baru ini dihebohkan dengan keterangan peneliti Political Economic and Policy (PEPS) Anthony Budiawan, dia menyebut bahwa subsidi BBM yang diberikan pemerintah senilai Rp11 triliun.

Said Didu menyinggung pembenaran yang akan dilakukan pemerintah, saat ketahuan bahwa tidak ada subsidi BBM mencapai angka Rp502 triliun dalam APBN.

"Contoh pembenaran. Setelah ketahuan bhw dlm APBN 2022 tdk ada angka subsidi sbsr Rp 502 trilyun, mereka menunjukkan sumber dan sibsidi/kompensasi BBM dari dana cadangan ekonomi," ungkapnya.

Said Didu meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersuara terkait dengan cara yang dilakukan pemerintah mengenai anggaran subsidi BBM.

"Cara "penyelundupan" anggaran seperti ini hrs diakhiri. DPR seharusnya bersuara," pungkasnya yang dikutip dari Twitter @msaid_didu, Kamis (1/9).

Contoh pembenaran. Setelah ketahuan bhw dlm APBN 2022 tdk ada angka subsidi sbsr Rp 502 trilyun, mereka menunjukkan sumber dan sibsidi/kompensasi BBM dari dana cadangan ekonomi. Cara "penyelundupan" anggaran seperti ini hrs diakhiri.DPR seharusnya bersuara. pic.twitter.com/akq8VOIlo1

Sumber: NewsWorthy