Bukan Pensiunan PNS, Termasuk KCIC dan IKN, 5 Proyek Jokowi Disebut Jadi Beban Negara, Sri Mulyani Harus Tahu!

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar skema pensiunan segera dilakukan reformasi, hingga saat ini penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go.

Baca Juga: Urusi APBN, Pernyataan Presiden Tak Konsisten: Jokowi Bodoh Banget

PT Taspen mengumpulkan iuran dari gaji PNS sebesar 4,75 persen kemudian ditambah dengan dana dari APBN, ini serupa dengan skema TNI serta Polri yang dikumpulkan PT Asabri.

Lukman Simandjuntak tak sependapat dengan pernyataan Sri Mulyani terkait pensiunan PNS yang membebani APBN, karena ada beberapa proyek pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang patut dipertimbangkan.

Salah satunya yaitu PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kini memakai APBN setelah anggaran membengkak.

"Bu Sri yang bebani negara itu proyek yg janjinya tidak pakai APBN gak tahunya pakai spt KCIC dan IKN," ucapnya yang dikutip dari Twitter @hipohan, Jumat (26/8).

Selanjutnya proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang membutuhkan anggaran sekitar Rp466,98 triliun, ini berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024.

Biaya tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 19 persen, serta dari swasta dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sekitar 81 persen.

"Lalu bandara sepi spt YIA, Kertajati dan Soedirman, berikutnya LRT sunyi seperti Kelapa Gading dan Palembang, lalu tol hening (hanya ramai saat lebaran), Food Estate dll," ungkap Lukman terkait proyek lainnya.

Bu Sri yang bebani negara itu proyek yg janjinya tidak pakai APBN gak tahunya pakai spt KCIC dan IKN, lalu bandara sepi spt YIA, Kertajati dan Soedirman, berikutnya LRT sunyi seperti Kelapa Gading dan Palembang, lalu tol hening (hanya ramai saat lebaran), Food Estate dll ???? pic.twitter.com/9NYCeDSMuq

Sumber: NewsWorthy