Ajukan Banding UMP DKI, Anies Baswedan Disebut Tidak Adil, Perseteruan Menjadi Ancaman, Kok Bisa? Begini Penjelasannya!

Anies Baswedan meyakini bahwa majelis hakim akan mempertimbangan banding yang ia lakukan mengenai Uoah Minimum Provinsi (UMP), agar tercipta keadilan bagi semua pihak.

Baca Juga: Bukan JIS, Proyek Anies Baswedan ini Mau Diresmikan Malah Roboh, Padahal Nilainya Ratusan Miliar: ini Mahakarya...

Maudy Asmara mendukung keputusan Anies ini, dan berharap agar banding UMP bisa menang, agar keadilan dapat diberikan kepada warga Jakarta.

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, langkah banding yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait Upah Minimum Provinsi (UMP)."

"Adalah untuk terciptanya rasa keadilan bagi warga Jakarta. Dukung, semoga menang," ucapnya yang dikutip dari Twitter @Mdy_Asmara, Selasa (2/8).

Namun, jika UMP telah kalah dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka artinya kebijakan Gubernur DKI Jakarta tidak adil karena melanggar aturan.

"Klo kalah di MK, artinya gubernur tidak adil. Bikin kebijakan yg melanggar aturan. Adil itu ke semua pihak, bukan memihak buruh," tulis akun Twitter @Sing***.

Selain itu, ini bisa menimbulkan ancaman perseteruan antara buruh dan pengusaha, jika sampai terjadi pengusaha ditakutkan akan meninggalkan DKI.

"Membuka perseteruan baru antara BURUH dan PENGUSAHA. Lama pengusaha hengkang dari DKI, nyang repot penggantinya Anies," cuit akun Twitter @pissi****.

Klo kalah di MK, artinya gubernur tidak adil. Bikin kebijakan yg melanggar aturan. Adil itu ke semua pihak, bukan memihak buruh

Sumber: NewsWorthy