Jika proyek Kereta Cepat mangkrak, maka pemerintah akan rugi besar, hingga dana APBN pasti dikeluarkan untuk menalangi kebocoran biaya.
Baca Juga: APBN RI Suruh Tanggung Bengkaknya Biaya Kereta Cepat, China Jadi Sorotan: Ada Variabel Tekan Menekan, itu Artinya...
"Karena pemerintah pasti akan keluarkan APBN, sebetulnya kalau mangkrak pemerintah yang rugi paling besar," ucapnya yang dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (28/7).
Kemudian istilah 'mangkrak' digaungkan agar pemerintah akan terdorong untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan rakyat bakal tersakiti karena APBN digunakan lagi.
"Karena itu istilah mangkrak kemudian dipromosikan supaya pemerintah dorong lagi proses itu melalui APBN, itu yang menyakiti rakyat."
"Kan rakyat lihat bahwa ya kita belum bisa menikmati kereta itu, tapi kita udah dibebani melalui APBN, pasti ujung-ujungnya perusahaan properti di sepanjang rel yang menikmati jalur sedotan pemberhentian kereta," tambahnya.
Rocky Gerung menyebut bahwa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo terlalu memanjakan China, sehingga akhirnya proyek ini mempunyai polemik.
"Ketidakadilan terlihat dari awal, dari awal kita juga tahu bahwa kartel China itu memang dimanjakan oleh pemerintah presiden Jokowi sehingga mereka mendapat proyek-proyek itu," pungkasnya.
Sumber: NewsWorthy
Artikel Terkait
[ANALISIS] Peringatan Keras Panglima TNI Untuk Prajurit Aktif Rangkap Jabatan
Jokowi Diminta Sembunyi Dulu 5 Tahun
Tegas! Dikontak Pertamina, Fitra Eri Tolak Tawaran untuk Bantah Isu Pertamax Oplosan
Intip Dua Sosok Istri Tersangka Mega Korupsi Minyak Mentah, Langsung Gembok Akun Medsos