Parah! Demi Halangi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, Kasus Hukum ini Bisa Dipakai: untuk Melakukan Tekanan

Ketika menjabat sebagai anggota Komisi II DPR, Ganjar Pranowo dikaitkan dengan kasus korupsi e-KTP mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Juga: Dua Kasus Hukum ini Bisa Menjerat Anies Baswedan Jika Ngotot Maju Pilpres 2024: Sangat Mungkin Digunakan

Setnov menuding Ganjar menerima uang suap dari anggaran proyek Kementerian Dalam Negeri, dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

"Terus Pak Ganjar sebagai legislator di persidangan dulu sempat beradu argumen dengan pihaknya Setya Novanto, bahwa Pak Ganjar menerima kata pihaknya setnov, tapi Pak Ganjar membantah itu dengan sangat clear juga," bebernya.

Namun, bisa saja jika Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024, kasus korupsi e-KTP kembali dimunculkan karena sebuah posisi politik tertentu.

"Namun apabila nanti di 2024 ada sebuah posisi-posisi politik tertentu yang tidak saling menguntungkan, di antara dua tokoh ini misalnya."

"Itu bisa aja instrumen-instrumen hukum ini dipakai, dipakai untuk melakukan tekanan, dipakai untuk melakukan gangguan terhadap aktivitas politik," ungkapnya yang dikutip dari YouTube Total Politik, Rabu (27/7).

Agar Pilpres 2024 bisa berjalan dengan adil, Arie Putra menyarankan agar pihak pemerintah bisa melakukan skrining atau hal lainnya kepada kandidat calon presiden.

"Itu melakukan sebuah verifikasi mungkin kepada tokoh-tokoh yang ingin berpotensi untuk pencalonan di 2024, mungkin mereka dilakukan skrining atau apapun," pungkasnya.

Sumber: NewsWorthy