Tim tersebut bertugas mengumpulkan semua informasi kementerian, lembaga, dan masyarakat untuk merumuskan strategi dan mengkoordinasikan tindakan untuk menyelesaikan masalah terkait inflasi. Hal utamanya pengendalian kenaikan harga barang secara lebih efisien dan efektif dan tidak "menulari" aspek lain.
“Tim khusus tersebut akan berfungsi seperti tim yang menangani pandemi COVID-19, dengan mengadakan pertemuan dua kali seminggu pada Senin dan Kamis,” kata Perdana Menteri dalam keterangannya di Kuala Lumpur, Rabu (29/6/2022).
Konferensi pers akan diadakan setiap setelah pertemuan untuk memberikan klarifikasi tentang masalah yang diangkat oleh Keluarga Malaysia.
Langkah tersebut mengikuti tantangan kenaikan biaya hidup sebagai akibat dari perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik Rusia-Ukraina, yang diperkirakan akan berlarut-larut dan mempengaruhi pasar komoditas pangan dan bahan bakar.
Tim Khusus Jihad Penanggulangan Inflasi akan diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Annuar Musa.
Sementara lima anggotanya yaitu Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr Ronald Kiandee, Menteri Perdagangan Domestik dan Urusan Konsumen Alexander Nanta Linggi, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Ekonomi ) Mustapa Mohamed dan Sekretaris Utama Pemerintah Mohd Zuki Ali.
Petugas khusus di masing-masing kementerian akan ditunjuk sebagai petugas rujukan (focal point) untuk memberikan tanggapan langsung kepada Tim Khusus di bawah Sekretariat Kementerian Perdagangan dan Konsumen Dalam Negeri (KPDNHEP).
Ia mengatakan pemerintah terus bekerja untuk memastikan Keluarga Malaysia tidak terpengaruh secara serius oleh kenaikan inflasi di seluruh dunia.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Memaksa Bendera Pusaka Berkibar di IKN
Bahlil dan Agus Kartasasmita Diduga Punya Masalah yang Mirip Airlangga Hartarto
Rocky Gerung Sebut Ucapan Selamat Jalan Luhut ke Jokowi Penanda, Penanda Apa?
Pasutri di Sidoarjo Diduga Bekerja Sama Cabuli Siswi SD Penyandang Disabilitas