Mataram, polhukam.id - Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pada Pemilu 2024.
"Tantangan Pemilu 2024, kampanye negatif di media sosial, termasuk politisasi SARA," ungkap Hasan saat sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dalam Pemilu Tahun 2024 bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok pemuda dan kelompok rentan, di Fave Hotel Langko Kota Mataram, Senin 29 Januari 2024.
Dikatakan, sebagai salah satu upaya meningkatkan peran dan partisipasi kelompok masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu NTB berinisiatif untuk melibatkan kelompok masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif.
"Saat ini akibat beda pilihan dan pendapat, mereka jadinya berkelahi, tetangga sama tetangga, teman sama teman, anak sama anak, suami dan istri juga ada, bahkan di sosial media saling sindir menyindir sering terjadi. Ini akibatnya, jelas bisa terpecah belah," tutur Hasan.
Menurutnya, partisipasi kelompok masyarakat dalam pengawasan merupakan langkah efektif dalam mengurangi terpecah belahnya masyarakat akibat perbedaan pendapat.
"Tokoh agama, tokoh masyarakat dan dan kelompok pemuda memiliki peran yang sangat dalam melakukan dalam pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas," kata Hasan.
Ia berharap berharap kelompok masyarakat berperan aktif melaukan pengawasan. Bawaslu NTB menyadari tidak bisa menciptakan pemilu yang aman dan kondusif tanpa keterlibatan semua komponen bangsa.
Sementara, akademisi UIN Mataram Agus menjelaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk bersinergi dengan Bawaslu dalam mengawasi Pemilu 2024.
"Bawaslu memiliki wewenang yang terbatas dalam mengawasi dan menindak pelanggaran Pemilu, sehingga memang perlu kolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas,” katanya.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: metrontb.com
Komentar