POLHUKAM.ID - Hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dianggap absah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Mulanya, Bagja mengungkapkan hasil pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu.
"Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan, yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan, imbauan, dan lain-lain," ujar Bagja dikutip dari siaran ulang di kanal Youtube MK, Jumat (29/3).
"Dan Bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan atau laporan sebanyak 700 temuan, dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu sebanyak 289," sambungnya memaparkan.
Dengan data-data hasil kinerja Bawaslu selama tahapan Pemilu 2024 tersebut, Anggota Bawaslu RI dua periode itu memastikan hasil pemilu yang ditetapkan KPU telah absah dan benar.
"Keterangan Bawaslu pada permohonan hasil Pemilu, bahwa terkait Keputusan KPU 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai hasil pengawasan Bawaslu," kata Bagja.
Berdasarkan formulir (Form) Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.0100/3/2024, Bawaslu menerima hasil perolehan suara 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024 sebagai berikut:
- Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara
- Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.661 suara
- Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.
Sumber: rmol
Komentar