Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?

Friday, 10 May 2024
Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?
Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?


POLHUKAM.ID -
Presiden terpilih Prabowo Subianto merasa dirinya bakal mendapat dukungan Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno, jika masih hidup. Prabowo mengklaim punya keyakinan itu karena sama-sama memperjuangkan hal yang sama dengan Soekarno.


“Feeling saya, beliau (Soekarno) juga dukung saya juga. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 9 Mei 2024. Prabowo mengadiri acara Partai Amanat Nasional (PAN) di lokasi tersebut.


Prabowo kemudian menyinggung pihak yang suka mengklaim sosok Soekarno sebagai milik satu partai. “Walaupun ada yang ngaku-ngaku, kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.


Selain Soekarno, Prabowo juga mengklaim mendapat dukungan dari dua presiden Indonesia yang telah meninggal. Pertama, kata dia, adalah Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Prabowo menyatakan dia selalu merasa didukung oleh Gus Dur sejak masih hidup. “Jadi (sekarang) beliau dukung saya dari langit, aku yakin, beliau di belakang saya,” kata Prabowo.


Prabowo juga mengklaim dukungan dari Presiden ke-2 Soeharto. “Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya, aku yakin beliau di belakang saya,” ujar dia.


Sementara di antara para presiden yang masih hidup, Prabowo menyatakan telah mendapat dukungan dari dua mantan kepala negara. Yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.


“Pertama tentunya, sudahlah enggak usah malu-malu, Presiden Jokowi. Saya dulu lawan Jokowi tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi, mau apa?” ujar Prabowo. Selain itu, dia juga menyinggung dukungan dari SBY yang terang-terangan disampaikan melalui Partai Demokrat.


Diketahui, Prabowo akan menjadi presiden ke-8 setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dia berpasangan dengan wakil presiden terpilih pendampingnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi.


PDI Perjuangan berterima kasih kepada Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut sangat tepat.


“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah Bapak Bangsa Indonesia,” ujar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan, Jumat, 10 Mei 2024.


Basarah berpendapat, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.


“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang, karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” tutur Basarah.


Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai saja. Sejatinya, Bung Karno bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia karena berbagai jasa yang telah dilakukan. Salah satunya menjadi insiprasi kemerdekaan negara-negara lain melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.


“Semoga jika Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu.


Basarah berharap Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu”.


Konstitusi, ia melanjutkan, telah menjamin hak rakyat untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara agar terjadi check and balances serta tidak menjadi negara yang autoritarian.


Sumber: tempo

SEBELUMNYA

Komentar

Artikel Terkait

Terkini