polhukam.id - Dalam optimalisasi sistem pengembangan ekosistem Online Single Submission Risk Based Approach atau perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko mengingatkan agar tetap mengedepankan kepentingan publik.
Hal sama dalam pemanfaatan penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) dalam pengembangan sistem tersebut perlu diupayakan untuk mengedepankan efisiensi.
“Jangan lagi ada ego sektoral dalam pengembangan OSS RBA versi 2 ini,” tegasnya pada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Dukungan Optimalisasi Pengembangan OSS RBA di gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 4 Januari 2024.
Baca Juga: Pantai Kuta 'Makan Korban' di Awal Tahun, Wisatawan Uzbekistan Ditemukan Meninggal Dunia
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum rapat terbatas dengan Presiden terkait dengan pengembangan sistem OSS-RBA. Yaitu, perlunya memperhatikan sistem pasca revisi PP No. 5 Tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha, penyelenggaraan proses administrasi keuangan.
Kemudian, perencanaan pengembangan sistem OSS RBA agar termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 agar didapatkan kepastian penganggarannya untuk bisa diteruskan ke pemerintahan selanjutnya.
Kata Moeldoko, dalam penganggaran, emanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai salah satu cara efisiensi dalam pengembangan ekosistem perizinan dasar OSS-RBA.
Baca Juga: Komunal Raih Pendanaan Seri A Plus, Garap Inklusi Keuangan dan Dorong Digitalisasi BPR
Hal ini menjadi komponen penting yang harus segera ditentukan sebelum rapat terbatas dengan Presiden.
“Sepanjang PDN siap menampung, ya putuskan,” tegas dia.
Mantan Pangdam III/Siliwangi itu juga menyataka, semua harus memastikan skema anggaran dan tata kelola kelembagaan sudah siap saat ratas dengan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Arya Wedakarna Dinilai Lukai Perasaan Umat Muslim, Ratusan Warga Demo di Kantor DPD RI
Perlunya dilakukan percepatan dalam penentuan optimalisasi OSS-RBA dalam mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan.
Selain itu, keberhasilan penerapan sistem OSS-RBA, lanjut Moeldoko dapat menjadi salah satu pencapaian kinerja di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau legacy yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.
Hal ini dibangun berdasarkan based practice dari berbagai kesalahan dan kelebihan jadi terkonstruksi seperti itu (OSS-RBA),
Baca Juga: Bali Siap Terapkan Pungutan Wisman 14 Februari 2024
"Kalau kita tinggalkan legacy ini dengan baik, tinggal dijalankan kepemimpinan selanjutnya,” katanya mengingatkan.
Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menambahkan bahwa dukungan dalam pengembangan sistem OSS-RBA, khususnya dari segi anggara perlu menjadi perhatian penting.
Hal ini berkaitan dengan isu teknis yang berkembang seiring dengan berlakunya sistem OSS-RBA dalam mengajukan izin berusaha.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Soroti Pentingnya Hilirisasi Industri Digital dalam Debat Cawapres
Jadi, perlu ada satgas untuk koordinasi khusus, terutama dari stakeholder terkait sehingga akan terintegrasi dengan baik.
Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko ini telah berjalan selama dua tahun, sejak secara resmi diluncurkan pada bulan Agustus 2021. Hingga saat ini, OSS-RBA sudah menerbitkan 7,1 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di 6 (enam) titik di Indonesia. ***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: baliwara.com
Komentar