Media Asing Sebut Dinasti Politik Jokowi Akan Merugikan Perekonomian Indonesia

Thursday, 18 January 2024
Media Asing Sebut Dinasti Politik Jokowi Akan Merugikan Perekonomian Indonesia
Media Asing Sebut Dinasti Politik Jokowi Akan Merugikan Perekonomian Indonesia

polhukam.id - Media asing bernama Bloomberg, kembali menyoroti kondisi Pilpres 2024 di Indonesia lebih spesifiknya soal dinasti politik.

Media asing Bloomberg menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tidak nyaman dengan adanya dinasti politik.

Diketahui isu dinasti politik yang sedang dibangun presiden Jokowi muncul setelah ia memberikan golden ticket kepada putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, untuk naik menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Baca Juga: Harga Hanya 3 Jutaan, HP Keren Realme C49 ini Sudah Dibekali Fitur Fast Charging, Yuk Simak Spesifikasi Lengkapnya

Sementara, Prabowo juga memiliki sejarah dinastik politik sebab pernah menjadi mantan menantu Presiden kedua RI Suharto.

Bloomberg mengadakan survei dengan 17 responden, namun 10 diantaranya menilai dinasti politik yang berusaha Jokowi bangun tidak akan menjadi pertanda baik untuk pasar dan ekonomi.

Meskipun Jokowi berkuasa satu dekade lalu sebagai sosok sederhana yang mempromosikan dirinya sebagai orang yang merakyat, namun tak menutup isu dugaan dinasti politik karena putra-putranya yang kini aktif terlibat dalam politik.

Diketahui Gibran Rakabuming menjabat sebagai Walikota Solo dan juga menjadi cawapres.

Baca Juga: Inilah Tempat Nongkrong Niscala Cafe yang Instagramable di Serang, Banten dengan Lokasi Strategis

Sementara putra Jokowi yang lain, Kaesang Pangarep, diangkat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dan tak lupa menantu Jokowi, Bobby Nasution, suami putrinya Kahiyang Ayu kini menjabat sebagai walikota Medan, salah satu kota terbesar di Indonesia.

Selain itu tuduhan adanya dugaan nepotisme muncul setelah Mahkamah Konstitusi, yang saat itu masih diketuai oleh Anwar Usman yang ternyata saudara ipar Jokowi telah melanggar kode etik.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman tersebut yaitu meloloskan batas usia yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden dengan syarat memiliki pengalaman.

Baca Juga: Dialog dengan KPK Ini Jurus Jitu Prabowo Berantas Korupsi: Naikkan Gaji Pejabat Negara

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: strategi.id

Komentar

Artikel Terkait

Terkini