polhukam.id - Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari di Pemilu 2024.
Menjelang Pesta Demokrasi, saat ini Presiden Jokowi menjadi sorotan publik.
Momen pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak di pemilu.
Baca Juga: Pentingnya Netralitas Presiden di Tahun Politik
Publik berharap Jokowi berhenti menggunakan pengaruhnya yang diduga dimanfaatkan untuk kampanye demi memenangkan anaknya di Pemilu 2024.
Presiden Jokowi selama sekitar dua pekan belakangan berkeliling ke beberapa kota di Jawa Tengah yang sempat dituding bagian dari kampanye terselubung di kandang banteng.
Baca Juga: Hadir Posko Netralitas Pemilu 2024 di Jawa Tengah: Warga Bisa Melapor ke Sini
Padahal sebelumnya Jokowi menegaskan netralitas pejabat negara.
Presiden Jokowi dan pilihan politiknya dinilai menuai perlawanan politik dari rakyatnya.
Aparat berpakaian sipil langsung membekuknya dan merampas spanduk bergambar paslon Ganjar.
Baca Juga: Butet Kartaredjasa Dipolisikan Pro Jokowi Gegara Pantun Demokrasi ke Polda DIY
Penolakan masyarakat terhadap preferensi politik Jokowi bisa jadi merupakan bentuk perlawanan rakyat atas keberpihakan sang pemimpinnya terhadap paslon tertentu yang juga sang putra sulung.
Jokowi di awal kepemimpinannya seolah memberikan harapan. Bahkan wajahnya menghiasi sampul majalah Time edisi 27 Oktober 2014 dengan tajuk 'Sebuah Harapan Baru'.
Baca Juga: Ria Ricis Gugat Cerai Teuku Ryan, Sidang Perdana Bakal Digelar 19 Februari 2024
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kabarfajar.com
Komentar