Dukung Purnawirawan TNI Singkirkan Gibran dan Menteri Pro Jokowi, Amien Rais: Biar Pemerintahan Sehat!

POLHUKAM.ID - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menganggap tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu akan menjadi bom politik.

Amien Rais dengan tegas mendukung tuntutan yang telah disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. 

Terlebih pada dua poinnya yakni soal usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dan reshuffle menteri Pro Jokowi.

"Tuntutan forum purnawirawan TNI itu sekali lagi ibarat bom politik yang menghentak keasadarn kita, yang salah satu terperangah adalah siapa lagi kalau bukan Jokowi, dan anaknya Gibran bin Jokowi," ujar Amien Rais seperti dikutip dari akun YouTube pribadinya, Selasa (22/4/2025).

Mantan Ketua MPR itu menilai jika nantinya Presiden Prabowo Subianto memenuhi tuntutan mereka dengan menyingkirkan Menteri yang kekinian dianggap masih pro terhadap Jokowi maka akan membuat baik Kabinet Merah Putih.

"Jika para Menteri Jokowi sudah di-reshuffle pelan pasti pasti Jokowi tidak boleh lagi sok keminter dan cawe-cawe, pemerintahan Prabowo insya allah makin sehat dan segar," jelas Amien Rais.

"Demam Jokowi tidak ada, makin hilang. Karena demam Jokowi sudah gak ada, sudah hilang ibarat orang yang harus memikul banyak tugas maka orang tersebut menjadi lebih sehat segar dan itu lah gambaran saya," Amien menambahkan.

Lebih lanjut, Amien Rais berharap ada kabar baik kedepannya. 

Terlebih soal tuntutan yang telah disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersbeut.

"Kita tunggu mudah-mudahan berbagai macam perubahan yang baik akan kita lihat di hari-hari mendatang"

Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

Mereka yang membubuhkan tanda tangan juga tampak ikut dalam kegiatan. Adalah yang bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Sementara mengetahui, yakni Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Dokumen tersebut juga menyebutkan telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Adapun dokumen tersebut terdapat di bingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih serta tulisan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelematkan NKRI".

Berikut pernyataan sikap purnawirawan Prajurit TNI, sebagaimana dokumen yang ditandatangani:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asal nya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan re-shuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo).
7. Mengembalikan Porli pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dibawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang - Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber: Suara