POLHUKAM.ID - Indonesia kembali membuka keran impor gula tahun ini sebanyak 200 ribu ton Gula Kristal Mentah (GKM) untuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Pemerintah sebelumnya yang menyatakan tidak mengimpor gula sejalan dengan ambisi pemerintah meraih swasembada pangan secepat-cepatnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keran impor gula dibuka lagi merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Dengan dibukanya keran impor gula, berarti tahun ini komoditas yang tidak diimpor Indonesia adalah beras, jagung, dan garam.
"Kita larang impor beras, kita sudah putuskan tidak boleh impor jagung, tidak boleh impor garam, gula sudah boleh. Perintah Presiden, jadi saya enggak berani," kata Zulhas, sapaan akrabnya, dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Untuk target swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto meminta Zulhas dan kementerian di bawahnya merealisasikannya pada 2026 mendatang.
Target itu telah maju beberapa kali dari sebelumnya pada 2029, 2028, hingga kini diminta mewujdukannya pada 2026.
"Pak Prabowo meminta kami menteri, khususnya di bidang pangan, agar selambat-lambatnya 2029 kita swasembada pangan," ujar Zulhas.
"Belum bekerja, maju jadi 2028. Belum bekerja, maju lagi 2027. Ini bahkan maju lagi, beliau meminta 2026. Bisa apa tidak? Saya bilang bisa. Kita bisa swasembada pangan dalam tempo yang secepat-cepatnya," lanjutnya.
Sebanyak 200 ribu gula mentah yang diimpor ini akan datang secara bertahap.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa impor tersebut dilakukan karena stok dari CPP yang ada saat ini harus dikeluarkan setelah harga gula di pasaran kini sedang mengalami kenaikan.
"Harga gula hari ini kan naik. Berarti gula yang di stok sekarang ini harus dikeluarkan segera," kata Arief ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Ia menyebutkan bahwa pemenuhan stok CPP ini dilakukan melalui importasi bukan berarti pemerintah tak menyerap hasil petani.
Pemerintah akan menyerap dari petani pada saat panen nanti di bulan April dan Mei.
"Panennya itu nanti di April sama di Mei. Jadi tetap diserap," ujar Arief.
Ia menyebutkan bahwa importasi akan dilakukan oleh BUMN Pangan. Namun, kini belum ada nama perusahaan plat merah yang ditunjuk menangani impor ini.
Sumber: Tribun
Artikel Terkait
Ditanya Soal Sindiran Raja Juli Terkait Ceramahnya di UGM, Ini Reaksi Anies
Bagi-bagi Jabatan, Raja Juli Masukkan 11 Kader PSI di Struktur Elit Kemenhut, Dapat Honor hingga Rp 50 Juta
Kejagung Tiba-Tiba Memuji Pertamina ‘Setinggi Langit’, Ada Apa?
WOW! Cawe-Cawe Raja Juli di Kemenhut, 11 Kader PSI Masuk Tim FOLU Net Sink Dengan Gaji Fantastis