Larangan Retret Sinyal PDIP Oposisi 100 Persen di Pemerintahan Prabowo Subianto

POLHUKAM.ID  - Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Prabowo Subianto diprediksi akan semakin menjauh dan panas. 

Larangan Megawati Soekarnoputri untuk kader PDIP tidak ikut retret Kepala Daerah disinyalir menjadi sinyal kuat PDIP untuk oposisi 100 persen dengan pemerintahan Prabowo Subianto. 

Hal itu diamati dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro seperti dimuat Kompas.com pada Minggu (23/2/2025).

Verdy menilai langkah Megawati sebagai strategi simbolis untuk menegaskan bahwa otoritas utama kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai pengusung. 

"Ini mengandung pesan simbolis bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah," ujar Verdy. 

Lebih lanjut, Verdy menyebut instruksi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan politik, terutama dalam konteks penahanan Hasto oleh KPK. 

"Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai," ucapnya. 

Ombudsman Dalami Dugaan Pemecatan Vokalis Sukatani Novi Citra Sebagai Guru SD

Hal ini bisa menjadi strategi untuk menekan pemerintah terkait kebijakan yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai. 

Senada dengan Verdy, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai langkah Megawati ini bisa menjadi sinyal PDIP untuk bergerak menuju oposisi. 

"Jika dalam 100 hari masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP," ujar Ray. 

Dia juga menilai hubungan Prabowo dan PDIP sudah semakin renggang setelah Prabowo dalam Rakernas Partai Gerindra secara terbuka menyanjung Presiden Joko Widodo, dan menyatakan bahwa tidak semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan. 

Menurut Ray, sikap Prabowo tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P. 

"Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP," kata Ray.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah yang berstatus kader PDIP untuk menunda mengikuti orientasi atau retreat di Akademi Militer, Magelang, Jumat (21/2/2025) hari ini.

Instruksi ini dikeluarkan Megawati menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2/2025) kemarin. 

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam instruksinya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan puluhan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkumpul di Magelang, Jawa Tengah.

Mereka bersiaga menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa para kepala daerah PDIP sudah bersiap di Magelang agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekan mereka jika Megawati memberikan arahan untuk ikut retret.

"Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan," ujar Masinton

Sumber: Wartakota