POLHUKAM.ID - Pemerintah mengadakan retreat bagi Kepala Daerah yang baru saja dilantik di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada Jumat (21/2).
Seharusnya, ada 481 kepala daerah yang hadir, tapi Wamendagri Bima Arya menyebut, retreat ini dihadiri oleh 450 kepala daerah. Sisanya 47 tidak ada kabar, dan 6 izin.
Kehadiran para Kepala Daerah ini jadi sorotan, pasalnya, pada Kamis (20/2), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang berisi tentang respons penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Dalam surat, Megawati mengeluarkan 2 instruksi penting, yakni: meminta kader PDIP yang jadi Kepala Daerah untuk menunda keberangkatan retreat dan menjaga komunikasi aktif.
Lalu, adakah Kepala Daerah PDIP yang tetap datang? Bagaimana aturan bagi mereka yang tak hadir retreat?
Wamendagri Bima Arya: 450 Hadir, 47 Tak Ada Kabar, 6 Izin
Bima Arya menyampaikan data jumlah kepala daerah yang tak menghadiri retreat di Magelang. 47 tidak ada kabar, dan 5 izin sakit dan 1 orang alasan keluarga.
Lalu, bagi mereka yang tak bisa datang diharap mengirim wakil. Jika wakil tak bisa datang, maka sekretaris daerah diminta datang.
"Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir, karena apa yang disampaikan di sini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya. Ya. Sekda nya. Kalau kepala daerah, wakil tidak bisa hadir juga, Sekda ditunggu kedatangannya di sini," kata Wamendagri Bima Arya di lokasi.
47 kepala daerah ini terus dihubungi oleh panitia. Karena, retreat ini penting untuk sinkronisasi program antara pemerintah pusat ke daerah.
Meski begitu, ada 19 kepala daerah dalam kondisi kurang fit yang tetap mengikuti retreat.
"Artinya kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pasca operasi, penyakit serius, dan lain-lain. Tetapi mereka bersemangat untuk hadir, tentu kita izinkan tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu," jelasnya.
Adakah kader PDIP yang hadir?
"Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya mungkin lebih dari angka ini (47 yang tak hadir). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada," ucap Bima Arya.
PDIP sendiri punya 159 kader yang jadi kepala dan wakil kepala daerah. 8 di antara mereka jadi Gubernur, seperti Pramono Anung dan I Wayan Koster.
Retreat akan digelar mulai Jumat 21 Februari hingga Jumat 28 Februari. Sementara wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari mendatang.
Mereka yang Tak Hadir Tanpa Alasan Harus Ikut Gelombang Berikutnya
Kepala daerah yang tak ikut retreat kali ini tetap wajib mengikuti retreat di gelombang berikutnya.
"Gelombang berikutnya. Wajib. Semuanya wajib ikut, penting ini materinya," kata Wamendagri Bima Arya di depan gerbang Akmil, Jumat (21/2).
Bima bisa memaklumi mereka yang tak hadir karena izin.
"Jadi, kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara," jelasnya.
Lalu, ada juga beberapa kepala daerah yang datang terlambat. Rata-rata, mereka datang dari Indonesia Timur.
"Ini rata-rata teman-teman dari Papua ini yang bergelombang telat karena memang sangat dimaklumi pesawatnya delay," bebernya.
Bupati Grobogan Kader PDIP Tetap Ikut Retreat
Bupati Grobogan Setyo Hadi memutuskan tetap ikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jumat (21/2). Setyo merupakan kader PDIP.
"Saya hari ini akan tetap berangkat tapi menunggu setelah rapat paripurna," ujar Setyo setelah sertijab di Pendopo Kantor Bupati Grobogan, Jumat (21/2).
Ketika ditanya adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retreat, Setyo enggan berkomentar banyak.
"Kalau masalah instruksi saya tidak bisa bicara apa-apa. tapi hari ini saya akan berangkat," tegas Setyo.
Gubernur dan 2 Bupati dari Jambi Diusung PDIP Tetap Ikut Retret
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi bagi kepala daerah yang berasal dari partainya agar menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ada 3 kepala daerah yang diusung PDIP namun tetap mengikuti retret tersebut.
Adapun ketiganya yakni Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari.
Dalam perjalanannya, pasangan Al Haris dan Abdullah Sani diusung PDIP beserta 12 parpol, salah satunya Partai Gerindra.
Meski kedua orang itu bukan merupakan kader murni PDIP, namun keduanya tetap menjadi kandidat yang diusung PDIP maju Pilkada hingga akhirnya dinyatakan menang.
Gubenur Jambi dua periode yakni Al Haris tercatat adalah kader PAN yang juga merupakan Ketua MPW PAN Jambi.
Dia kembali diusung oleh partainya maju untuk kali kedua di Pilgub Jambi 2024 lalu.
Sedangkan Abdullah Sani adalah kader PKB, yang sebelumnya tercatat sebagai kader PDIP, namun pada Pilgub 2020 silam, ia mundur karena tak diusung partai.
Lalu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan pasangannya, Bakhtiar pun didukung PDIP dan juga parpol lainnya.
Meski Fadhil dan Bahtiar ini bukan kader murni dari partai PDIP, namun mereka maju di Pilkada diusung oleh PDIP.
Muhammad Fadhil Arief ini adalah murni dari kader PPP juga menjabat sebagai Ketua DPW di Provinsi Jambi.
Bakhtiar yang menjadi Wakil Bupati Batanghari tercatat sebagai Kader NasDem. Bakhtiar juga merupakan Ketua DPD dari partai itu.
Sementara, PDIP juga mengusung Dilla Hikmah Sari dan Muslimin Tanja di Pilkada Tanjung Jabung Timur.
Keduanya menang di pilkada tersebut. Dilla kini yang menjadi Bupati Tanjabtim saat pilkada juga didukung 9 parpol lainnya.
Dilla tercatat sebagai kader murni PAN. Sejak berkarir di ranah politik, Dilla sudah sejak dulu bergabung di PAN.
Dia juga sempat pernah duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi pada periode 2009-2014.
Selama ini, Dilla masih tercatat sebagai kader PAN meskipun di Pilbup Tanjabtim 2024 lalu dia tak diusung oleh partainya sendiri. Meski tak diusung parpol sendiri, ia masih aktif di PAN.
Wakilnya, Muslimin Tanja tercatat maju di Pilkada Tanjabtim dari non partai.
Dia diketahui pernah memiliki pekerja profesional yakni sebagai Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia.
Ketiga kepala daerah di Jambi yang diusung itu sudah berada di Magelang. Mereka tetap ikut jalani retret di sana sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Malang dari PDIP Sanusi Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Mega
Bupati Malang Sanusi memastikan tetap berangkat ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret kepala daerah.
Padahal Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah melarang kadernya yang jadi kepala daerah untuk ikut pembekalan tersebut.
Sanusi adalah salah satu kader PDIP yang diusung di Pilbub Malang 2024.
Dilansir dari Detikcom, keputusan Sanusi itu disebut bentuk penghormatan kepada pemerintah.
Sekretaris Daerah Pemkab Malang Nurman Ramdansyah menyampaikan hal ini. Menurutnya Sanusi akan berada di Magelang sampai 28 Febuari 2025 mendatang.
"Atas dasar undangan dari Kemendagri, Bupati Malang hadir pada giat orientasi kepala daerah di Magelang," kata Nurman, Jumat (21/2).
Juru Bicara Tim Pemenangan Sanusi-Lathifah di Pilbup Malang 2024 Achmad Kusaeri mengatakan kehadiran Sanusi di Magelang bukan berarti membangkan keputusan partai, namun untuk menghormati pemerintah.
Menurut Kusaeri, program retret pemerintah untuk kepala daerah di Akmil Magelang sudah direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Jauh sebelum terbit surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan," katanya.
Kusaeri mengatakan instruksi Megawati sangat wajar untuk merespon penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu," tegasnya.
Kusaeri mengatakan dalam Pilbub Malang 2024 bukan hanya diusung PDI Perjuangan saja melainkan oleh gabungan sejumlah partai politik parlemen dan non parlemen.
"Berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi-Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol," tuturnya.
Pengusung Sanusi-Latifah selain PDIP juga berasal dari PKB, NasDem, dan Gerindra serta PSI.
Dilansir dari situs PDIP Jawa Timur, Sanusi merupakan kader PDIP.
4 Kader PDIP Jabar Tunggu Instriksi Lanjutan Megawati soal Retreat Kepala Daerah
Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan, kader PDIP Jabar masih menunggu instruksi lanjutan terkait retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Mereka akan diberi arahan lanjutan oleh Megawati.
“Kepala daerah yang sudah diundang untuk kegiatan retreat di Magelang, untuk menunggu dulu instruksi Ibu Ketua Umum selanjutnya. Dan mereka untuk stand by dengan posisi telepon, yang aktif. Sudah jelas itu, prinsipnya seperti itu,” ucap Ono saat ditemui wartawan di ruangan fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Jumat (21/2).
Ada 4 kepala daerah kader PDIP di Jawa Barat, yaitu Bupati Kabupaten Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wali Kota Bekasi Dwi Adhianto, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara.
Ono mengatakan, saat ini PDIP tengah melakukan kajian terkait ketentuan hukum kegiatan retreat itu.
Bila kajian rampung, barulah instruksi lanjutan itu menurut Ono akan turun, meski dia tak mengatakan secara spesifik kapan itu.
Apa pun, hasil dari kajian yang dilakukan PDIP terkait retreat kepala daerah di Magelang, Ono berkeyakinan kader-kader akan mengikutinya. Sebab itu arahan dari pusat.
“Nah sehingga tentunya 2 hal tersebut mudah-mudahan ya, Ibu Ketua Umum, segera memberikan instruksi selanjutnya. Dan saya yakin beliau-beliau ini sebagai kader PDI Perjuangan akan tegak lurus, apa pun yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum,” katanya.
Pramono Anung dan Said Abdullah Temui Megawati di Teuku Umar
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPP Said Abdullah menemui Megawati di Teuku Umar, Jumat (21/2) siang. Pramono keluar lebih dulu, ia tak memberikan keterangan kepada media.
Sementara Said mengatakan ia ada tugas.
“Saya ada tugas, ya namanya kader ada tugas,” kata Said.
Ketua Banggar DPR itu tak mengungkap apa tugas yang dimaksud itu. Termasuk disinggung soal lobi agar kepala daerah PDIP bisa ikut retreat di Akmil.
“Saya dengan mas Pram. Mas Pram sudah balik,” tutur Said.
FX Rudy Ungkap Alasan Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut ada alasan dibalik permintaan Megawati meminta para kader yang jadi kepala daerah menunda ikut retreat.
“Secara psikologis (kader PDIP) terganggu (Hasto ditahan KPK). Itu pertimbangan Ibu Megawati akan mempengaruhi psikologisnya pada saat mengikuti retreat," kata Rudy kepada wartawan di Solo.
Rudy merupakan kader PDIP sejak lama dan memiliki kedekatan emosional dengan Megawati.
Sejauh ini hanya dirinya yang buka suara terkait alasan Megawati meminta kepala daerah PDIP menunda retreat.
Rudy mengatakan kader-kader PDIP yang sudah resmi dilantik menjadi kepala daerah akan mentaati surat perintah Megawati.
"Kader PDI Perjuangan selalu mentaati. Kalau untuk penundaan kegiatan retreat bukan berarti tidak mengikuti retreat tapi ditunda. Mungkin retreatnya di lain tempat dan waktu," ucap Rudy.
Sumber: Kumparan
Artikel Terkait
Rocky Gerung Anggap Jokowi Kompori Kader PDIP Tolak Perintah Megawati: Dia Ingin Memecah Belah
Boikot Retret, Megawati Dianggap Mengajari Kader Melawan Konstitusi
Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah Merapat ke Rumah Megawati
Tak Jadi Dibatalkan, Nusron Wahid: 58 SHGB Milik Perusahaan Korporasi Aguan Legal