Dasco Ogah Komentari Sikap Kepala Daerah PDIP: Urusan Pak Mendagri Lah!

POLHUKAM.ID -PDIP menarik semua kepala daerah seluruh Indonesia untuk mengikuti program retret yang diselenggarakan pemerintah di Magelang, Jawa Tengah, 21 Februari 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menolak mengomentari hal tersebut lantaran itu merupakan urusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya kan Pak Mendagri yang bikin acara,” demikian Dasco singkat.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi harian mendesak kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah partai berlambang banteng moncong putih di seluruh Indonesia menunda mengikuti retret yang akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung hari ini, Jumat, 21 Februari 2025.

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, Megawati meminta agar perjalanan menuju retret tersebut ditunda. 

Instruksi itu diterbitkan menyikapi dinamika politik nasional, termasuk kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang tengah menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

POLHUKAM.ID -PDIP menarik semua kepala daerah seluruh Indonesia untuk mengikuti program retret yang diselenggarakan pemerintah di Magelang, Jawa Tengah, 21 Februari 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menolak mengomentari hal tersebut lantaran itu merupakan urusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya kan Pak Mendagri yang bikin acara,” demikian Dasco singkat.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi harian mendesak kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah partai berlambang banteng moncong putih di seluruh Indonesia menunda mengikuti retret yang akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung hari ini, Jumat, 21 Februari 2025.

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, Megawati meminta agar perjalanan menuju retret tersebut ditunda. 

Instruksi itu diterbitkan menyikapi dinamika politik nasional, termasuk kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang tengah menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sumber: RMOL