Bukan Menteri, Diduga Ini Raja Kecil Yang Dianggap Melawan Prabowo Jalankan Efisiensi Anggaran

POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto dengan lantang menyebut ada raja kecil dalam birokrasi yang melawannya.

Prabowo mengaku tak gentar dengan perlawanan raja-raja kecil ini dan akan terus menggalakkan penghematan anggaran negara.

“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ujar Presiden Prabowo dalam Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin 10 Februari 2025.

Bukan Menteri?

Lalu siapa raja kecil dimaksud?

Sebelum itu, Presiden Prabowo Subianto diminta berani mengambil langkah hukum untuk memberikan pelajaran bagi raja-raja kecil yang ada di dalam birokrasi. 

“Kalau memang melanggar hukum yang langsung aja Pak kalau menurut saya, ditindak saja, sebagai presiden kan Pak Prabowo punya power untuk itu,” ucap Pengamat Politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo dikutip dari Kompas.TV, Rabu (12/2/2025).

Apalagi, kata Kunto, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian demi kepentingan rakyat.

Kunto lebih lanjut menilai, apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait penghematan anggaran dan kondisi birokrasi di kementerian sebagai hal yang menarik.

Sebab ternyata Presiden Prabowo bukan mempersoalkan menterinya tetapi birokrasi di dalam kementerian.

“Menarik ketika kemarin ya, Pak Prabowo 2 hari yang lalu memberikan statement ada raja-raja kecil tuh, ya kan. Ini yang menarik ketika justru yang di-highlight oleh Pak Prabowo adalah birokrasi di dalam kementerian itu sendiri,” ucap Kunto.

Oleh karena itu dia menilai bukan menterinya yang disorot dan disebut raja-raja kecil.

“Nah, ini kan berarti bukan menterinya kan gitu kan dan ini ada semacam ya jangan coba-coba lawan saya ini raja besar, raja-raja kecil jangan coba-coba melawan saya,” lanjutnya.

Prabowo Bilang Nyolong

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan ingin pengeluaran yang tidak perlu di kementerian dihentikan.

Namun, keinginan itu menurutnya mendapatkan perlawanan dari raja-raja kecil di dalam birokrasi kementerian.

"Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan," kata Prabowo.

PDIP: Sebut Nama Saja

Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Deddy Sitorus mengimbau kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan secara detail ihwal sosok raja kecil yang disebutnya di depan publik. 

Menurut dia, dengan Prabowo menjelaskan terkait sosoknya, maka tak akan menjadi perdebatan lagi di publik. 

"Ya gimana gue mau nanggepin, gue nggak punya intelijen, kan Presiden aja harusnya tidak, apa namanya, langsung sebut aja kalau menurut saya raja kecil itu," kata Deddy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Deddy menyarankan bila memang Prabowo tak ingin menyebutkan namanya, bisa menjelaskan tindakan yang ditimbulkan akibat yang diperbuat oleh raja kecil tersebut. 

"Nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa, kenapa perlu Presiden harus secara publik menyampaikan itu. Kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih," katanya.

Penjelasan Gerindra

Anggota Dewan Pembina Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa adanya upaya untuk menjegal kebijakan Presiden Prabowo Subianto oleh "raja-raja kecil" sangat terasa.

Hal itu disampikan Dahnil dalam akun X Dahnilanzar, Selasa, (11/2/2025).

"Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh "raja-raja kecil" seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa," tulis Dahnil.

Menurutnya kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran banyak dijegal secara halus oleh mereka yang terganggu. Mereka ingin kebijakan tersebut gagal atau tidak berjalan.

"Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dll," tambahnya.

Menurut Dahnil, tujuan perbaikan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto sekarang ini memang tidak mudah. 

Meskipun demikian ia yakin masih banyak birokrat yang ingin adanya perbaikan.

Sumber: Tribun