Nah Lho! Anggota DPR Curiga Pembangunan IKN Hanya Ambisi Jokowi, Bukan Misi Presiden Prabowo

POLHUKAM.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah berjalan. 

Taufan mencurigai pembangunan IKN hanya proyek ambisi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

"Khawatiran saya itu karena presiden sebelumnya Pak Jokowi saya anggap cukup brilian dalam berpikir cuma alur berpikirnya itu saya khawatir itu sebatas keinginan bukan kebutuhan," ujar Taufan dalam rapat tersebut.

Taufan menilai, pembangunan IKN yang ditargetkan selesai pada tahun 2028 ini justru hanya menjadi beban bagi Presiden Prabowo.

"Disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan dalam tanda kutip menjadi beban bapak presiden Jokowi dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi pak Prabowo," kata dia.

"Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi, bukan kebutuhan," tutur dia.

Menurutnya, usai pergantian presiden, Prabowo ingin mengutamakan swasembada pangan sesuai dengan Visi Misi Asta Cita untuk menuju Indonesia Emas. 

Dia pun mempertanyakan apakah pembangunan IKN sesuai dengan visi misi Prabowo atau tidak.

"Saya punya pandangan dari Fraksi Golkar bahwa harga mati mendukung program asat cita tapi dalam pertimbangan pemikiran apa iya dengan semangat pemaparan Pak Basuki selaku ketua OIKN bisa berbanding lurus dengan semangat Prabowo?," ucapnya.

Keuangan Negara Sedang Seret, Bos OIKN tak Malu Minta Tambah Anggaran Rp8 Triliun

Di tengah banyaknya anggaran kementerian dan Lembaga (K/L) dipangkas besar-besaran untuk penghematan, anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahap II malah minta ditambah Rp8,1 triliun. Terlalu.

Tak sedang bercanda, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran pembangunan IKN untuk tahun ini, sebesar Rp8,1 triliun. 

Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN tahap II sebesar Rp48,8 triliun. Anggaran ini digunakan selama 2025-2029.

Kata Basuki, usulan ini sudah disampaikannya kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani  dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

“Dari Rp48,8 triliun, kami membutuhkan Rp14,4 triliun (2025). Sudah dari DIPA Rp6,3 triliun, sehingga kami butuh (tambahan) Rp8,1 triliun. Usulan ini sudah kami sampaikan kepada menteri keuangan dan mensesneg,” ujar mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun itu, kata Basuki, dialokasikan untuk membangun kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya. 

Ditargetkan pembangunannya sampung sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto pada 2028.

Mau tak mau, kata Baski, OIKN meminta tambahan Rp8,1 triliun agar bisa segera memulai pembangunannya di IKN pada tahun ini. 

“Bapak Presiden punya target 2028 jadi ibu kota politik, artinya eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa bekerja di sana sehingga kami harus bekerja pada 2025 ini,” kata dia.

Informasi saja, anggaran OIKN terkena pemotongan anggaran sebesar Rp1,15 triliun dari pagu 2025. sebesar Rp6,3 triliun. 

Pemangkasan anggaran ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Sebelumnya, sejumlah ekonom senior yang dikenal sebagai pendiri Indef (Institute for Development of Economics and Finance), mendukung pemotongan anggaran IKN.

Sebut saja, Didin S Damanhuri menilai megaproyek IKN layak mengalami pemangkasan anggaran. 

Karena IKN tak lebih dari legacy yang bersifat personal dari Presiden Jokowi. 

Proyek tersebut tak memberikan efek langsung kepada rakyat kecil. Justru semakin membebani anggaran.

“Memang IKN ini kan personal legacy yang Presiden Jokowi waktu itu sangat ambisius untuk mewujudkannya,” ucap Didin dalam sebuah diskusi publik bertema “Merekam Gagasan Faisal Basri” di Kantor INDEF, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Di tempat yang sama, ekonom senior, Mohamad Fadhil Hasan berpendapat senada. 

Sejak awal, Fadhil menolak proyek IKN. Tidak ada perencanaan matang, kajian akademik dan mius manfaat untuk rakyat.

Fadhil menyebut proyek IKN, sudah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), utamanya karena investasi yang tak kunjung datang. 

“Ini proyek yang tidak feasible, tidak sustainable dan tidak acceptable, sejak awal saya sudah punya keyakinan seperti itu,” katanya.

Sumber: Inilah