KKMP Desak Presiden Prabowo Segera Reshuffle, Lima Menteri Ini Dinilai Gagal!

POLHUKAM.ID - Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyoroti kinerja lima menteri di Kabinet Merah Putih yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi dan gagal menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto.

KKMP menilai bahwa evaluasi mendalam diperlukan guna memastikan efektivitas pemerintahan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

KKMP: Pemerintahan Harus Efektif, Menteri Berkinerja Buruk Harus Dicopot

Joko Priyoski, Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) sekaligus Presidium KKMP, menegaskan bahwa KKMP mengusung peran kritis namun tetap kooperatif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sayangnya, setelah 100 hari pemerintahan berjalan, ada lima menteri yang dinilai gagal dan justru menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Jika tidak segera diganti, dikhawatirkan akan menghambat program pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Senada dengan itu, Ramadhani Isa, Koordinator Nasional POROS MUDA NU, menyatakan bahwa para menteri sebagai pembantu presiden seharusnya mampu mengakselerasi visi dan program kerja Presiden Prabowo.

"Alih-alih mendukung Presiden, ada menteri yang justru sibuk bermanuver politik dan membuat kebijakan kontroversial yang menyulitkan rakyat. Jika seperti ini, lebih baik dicopot saja," tegasnya.

Lima Menteri dengan Kinerja Buruk Versi KKMP

Berdasarkan kajian KKMP, berikut lima menteri yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya:

1. Yandri Susanto (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

• Sering menimbulkan kontroversi, seperti menggunakan kop kementerian untuk kepentingan pribadi dan diduga terlibat dalam Pilkada Serang untuk kepentingan politik istrinya.
• Pernyataan kontroversial yang menyebut wartawan dan LSM sebagai "Bodrex", dianggap menciptakan musuh imajiner dan mengalihkan perhatian dari isu utama.

2. Natalius Pigai (Menteri HAM)

• Minim pencapaian konkret, hanya membanggakan bahwa "belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat" tanpa kebijakan nyata terkait perlindungan HAM.
• Kurang responsif dalam menangani kasus HAM, termasuk konflik di Pulau Rempang dan kasus pagar laut di Tangerang yang mendapat sorotan DPR.

3. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan UKM)

• Kurang inovasi dalam pengelolaan koperasi, tidak ada terobosan signifikan selama 100 hari pertama.
• Dugaan keterlibatan dalam skandal data dan judi online, memperburuk citra kementerian.

4. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM)

• Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg menimbulkan polemik, menyebabkan pedagang kecil kehilangan penghasilan dan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.
• Minim sosialisasi kebijakan, membuat kebingungan di kalangan masyarakat hingga akhirnya Presiden Prabowo turun tangan untuk membatalkan kebijakan tersebut.

5. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)

• Kepemimpinan yang diprotes ASN, dituding arogan dan semena-mena dalam memecat pegawai.
• Belum menyelesaikan pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN, yang tertunda selama bertahun-tahun.

KKMP Dorong Reshuffle untuk Pemerintahan yang Lebih Efektif

KKMP mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan reshuffle kabinet.

"Sebagai Presiden pilihan rakyat, Prabowo harus memastikan bahwa menterinya bekerja maksimal dan tidak justru menjadi beban pemerintahan. Jika masih ada yang sering bermanuver dan membuat kontroversi, lebih baik mundur atau dicopot saja," pungkas Presidium KKMP.

Sumber: PorosJakarta