POLHUKAM.ID - Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) menilai, kebijakan soal larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer sengaja untuk merusak citra Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia patut dicurigai sengaja melakukannya atas instruksi dari Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Dia semakin membela diri, semakin terlihat motif sebenarnya. Semakin telanjang," kata Anthony, Rabu (5/2/2025).
Bahlil mengaku, kebijakan elpiji 3 kg yang menguasai hajat hidup orang banyak miskin, diberlakukan tanpa koordinasi sama sekali, dan bukan merupakan instruksi Presiden Prabowo.
"Memang nekat ini orang! Yang mengejutkan, Bahlil mengaku, kebijakan ini diambil hanya berdasarkan audit dari BPK yang mengatakan ada penyalahgunaan oknum pengecer," bebernya.
Menurut dia, alasan Bahlil sangat tidak masuk akal. Mengada-ada. Mencari alibi.
Pertama, lanjut Anthony, tindak lanjut temuan BPK harus dilaksanakan oleh atau harus mendapat persetujuan dari Presiden sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan keuangan negara (APBN).
"Menteri tidak boleh bertindak tanpa instruksi atau persetujuan dari Presiden, apalagi untuk hal yang sangat penting dan genting seperti distribusi gas elpiji 3 kg yang melibatkan masyarakat miskin," tuturnya.
Kedua, kalau Bahlil mau menindak lanjuti temuan BPK sejak 2023 terkait distribusi gas elpiji 3kg ini, kenapa tidak dilakukan di masa pemerintahan Jokowi tahun 2024?
"Kenapa kebijakan kisruh yang menghebohkan ini dilakukan pada 100 hari pemerintahan Prabowo, tanpa koordinasi, dan tanpa instruksi dari Presiden Prabowo," jelasnya.
"Oleh karena itu, kesimpulannya tidak bisa lain, ini merupakan sabotase, Bahlil dengan bos dia yang sebenarnya di Solo, Jokowi," imbuhnya.
Layak Ditendang
Anthony menjelaskan, Bahlil dan simpatisan Jokowi seharusnya tidak lagi digunakan di Kabinet Merah Putih.
Sebab, orang-orang tersebut dipastikan masih loyal terhadap Jokowi.
Kondisi tersebut juga membuat komunikasi di internal kabinet semakin buruk.
Sehingga, Prabowo seakan sulit bekerjasama dengan gembong-gembong Jokowi yang masih ada di kabinet.
“Bahlil, dan orang-orang Jokowi lainnya seharusnya tidak boleh lagi dipakai Prabowo. Mereka akan terus loyal kepada Jokowi, karena mereka menjadi menteri atas jasa Jokowi yang minta Prabowo untuk menjadikan mereka Menteri,” lanjutnya.
Anthony melihat, orang-orang Jokowi di kabinet hanya bekerja untuk Gibran sebagai bentuk balas budi.
Sehingga, sangat wajar jika banyak kebijakan yang melenceng dari instruksi presiden.
“Para menteri Jokowi ini akan bekerja untuk kepentingan Gibran, sehingga tidak ragu untuk terus mendiskreditkan Prabowo,” pungkasnya.
Sumber: MonitorIndonesia
Artikel Terkait
Prabowo Sebut Ciri Negara Gagal Dilihat dari TNI dan Polisinya, Kok Bisa?
Menko Yusril Sebut Prabowo Siapkan Program KOMCAD untuk Terpidana Kasus Narkoba
Berhasil Dilantik jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Ternyata Punya Kekayaan Senilai Lebih dari 860 Miliar!
Saling Bantah Anies vs Khoirudin PKS, Ini Pernyataan Lengkap Keduanya Lewat Pesan Suara