POLHUKAM.ID - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan harus dapat jatah menteri jika nantinya ikut bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menyatakan, pihaknya harus diberikan porsi kursi menteri jika bergabung pemerintahan Prabowo. Meski begitu, Jazilul mengakui jumlah dan sosok menteri menjadi kewenangan dari Prabowo selaku presiden terpilih RI.
"Ya, otomatis kalau itu. Tapi, tidak dibicarakan di sini. Itu mutlak kewenangannya presiden terpilih," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).
Di sisi lain, Jazilul mengatakan partainya tidak mau menjadi beban jika bergabung pemerintahan Prabowo. Dia pun ingin kehadiran partai besutan Muhaimin Iskandar atau Cak imin itu menjadi solusi.
"Intinya, kami menyambut baik kalau kami masuk. Tapi, begitu kami bukan menjadi beban. PKB tidak ingin jadi beban, PKB ini jadi bagian dari untuk mencari solusi-solusi," ungkapnya.
PKB, kata Jazilul, ingin meringangkan tugas pemerintahan Prabowo ke depan. Sebab, saat ini Indonesia sedang mengalami tantangan yang berat dimulai dari masalah pajak hingga utang negara.
"Kita sedang juga.. PKB melist-list masalah yang akan dilakukan ke depan, mulai dari apa namanya pajak, yang perlu ditingkatkan. Mulai juga utang yang perlu dikendalikan, termasuk juga kejadian-kejadian di masyarakat terkait pinjol lah, belanja masalah. Supaya ketika PKB masuk, ini meringankan bukan membebani," pungkasnya
Sumber: Tribunnews
Artikel Terkait
Kata Mahfud MD, Prabowo Harus Melangkah dari Pengaruh Jokowi
UGM Perlihatkan Skripsi Jokowi, Roy Suryo Ungkap Sejumlah Kejanggalan!
Universitas di Belanda Pajang Ijazah Bung Hatta Sebagai Lulusan Terbaik, UGM Kapan Pajang Ijazah Jokowi?
Digeruduk Massa ke Rumahnya, Jokowi Bela Diri: Tidak Ada Kewajiban Saya Tunjukkan Ijazah!