POLHUKAM.ID -Sejumlah kebijakan aneh bermunculan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bahkan hingga di penghujung pemerintahannya.
Mulai dari kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang mewajibkan pemotongan gaji karyawan 2 persen, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak, dan sebagainya.
Teranyar, yang cukup menghebohkan masyarakat, adalah kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor, yang diberlakukan mulai awal 2025.
Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, berpendapat, kebijakan nyeleneh itu akan berdampak negatif bagi citra Jokowi di mata publik, di akhir masa jabatan.
"Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling menyengsarakan rakyat, jika program tidak populer semacam itu diteruskan," kata Dedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (21/7).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu juga berpendapat, sejumlah kebijakan aneh yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi itu disebabkan pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
"Kebijakan mengejar pendapatan itu bisa disebabkan gagalnya pemerintah mengelola keuangan negara," ucapnya.
Kebijakan-kebijakan aneh itu, tambah dia lagi, merupakan imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang baik dan sulitnya menekan korupsi.
"Imbasnya, kita dihadapkan pada negara yang hampir kehabisan sumber daya, korupsi sulit ditangani, hingga program yang tidak prioritas dipaksa muncul," tutupnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Menko Yusril Sebut Prabowo Siapkan Program KOMCAD untuk Terpidana Kasus Narkoba
Berhasil Dilantik jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Ternyata Punya Kekayaan Senilai Lebih dari 860 Miliar!
Saling Bantah Anies vs Khoirudin PKS, Ini Pernyataan Lengkap Keduanya Lewat Pesan Suara
Dewan Pakar Tak Kaget Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Harusnya dari Dulu!