POLHUKAM.ID -Sikap Partai Gelora Indonesia yang menolak wacana bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mempertanyakan hak partai Gelora melarang PKS untuk merapat. Sebab semua keputusan ada di tangan Prabowo-Gibran.
"Jika PKS diterima gabung ke kubu Prabowo-Gibran, artinya aspirasi Gelora dicuekin," kata Adi saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/4).
Analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu melanjutkan, namun bila PKS batal gabung, kemungkinan aspirasi Gelora didengarkan.
"Tetapi diterima atau tidaknya PKS di kubu Prabowo-Gibran, nggak ada urusannya dengan Gelora. Itu murni hak prerogatif Prabowo-Gibran," tukas Adi Prayitno.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menilai, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4).
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Menko Yusril Sebut Prabowo Siapkan Program KOMCAD untuk Terpidana Kasus Narkoba
Berhasil Dilantik jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Ternyata Punya Kekayaan Senilai Lebih dari 860 Miliar!
Saling Bantah Anies vs Khoirudin PKS, Ini Pernyataan Lengkap Keduanya Lewat Pesan Suara
Dewan Pakar Tak Kaget Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Harusnya dari Dulu!