Menggunakan politik identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat merupakan sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
"Politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. MDI memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik," katanya di Jakarta, Senin (6/6/2022).
Menurut dia, Partai Golkar bersama beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas.
"Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Di hadapan 1.000 anggota MDI dan para santri, Airlangga meminta Ketua Umum MDI K.H. Choirul Anam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MDI Gunawan Hidayat, serta seluruh jajarannya harus terus mengembangkan Islam washatiyah.
"Menjadi Islam yang moderat agar tercipta persatuan bangsa, tidak terpecah belah," tegasnya.
Dia juga menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi dari pondok pesantren, yang salah satunya digagas Kementerian Perindustrian melalui program Santripreneur, untuk menciptakan santri yang mandiri dan menjadikan pesantren mampu mengembangkan produk usaha untuk ekspor.
"Contohnya, bisa punya pabrik sandal. Jadi, sandal santri tidak sering hilangl; bahkan bisa mengekspor sandal," tuturnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
2 Kali Blunder, Harusnya Mendes Yandri Out
Jokowi Diminta Sembunyi Dulu 5 Tahun
Respons Anies soal Gerakan Rakyat Bakal Jadi Partai Pengusungnya di Pilpres 2029
Pimpinan DPR Sebut Cara KKP Tangani Kasus Pagar Laut Menghina Akal Sehat