TPN Ganjar Mahfud Singgung Etika dan Moral Presiden Berpihak, Nusron Wahid : Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan

polhukam.id - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud Imam Priyono yang menyinggung standar etik moral Presiden Jokowi jika berpihak dan berkampanye untuk salah satu calon.

Nusron Wahid menyebut bahwa ada isu standar moral ini muncul karena perbedaaan kepentingan politik saja.

“Ini sebenarnya sederhana. Isu moral dan etika ini dimunculkan karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. Tahun lalu saat sebelah yakin didukung presiden, mereka bahkan optimis Pak Jokowi akan kampanye untuk mereka. Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan? Ini masyarakat harus tahu,” tegas Nusron Wahid di hadapan wartawan, Kamis (25/1/2024).

Baca Juga: Prabowo Subianto Unggah Momen Sarungan Nonton Timnas Indonesia vs Jepang, Netizen: Persis Bapak Saya

Nusron Wahid kemudian menjelaskan kejadian tahun lalu yang dimaksud.

“Monggo cek di berita, sekitar awal Juni tahun lalu, salah satu Ketua PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Jokowi akan berkampanye untuk Ganjar. Bahkan beliau juga bicara aturan bahwa Presiden boleh cuti untuk berkampanye,” jelasnya.

Terkait dengan isu etik dan moral sendiri, Nusron Wahid menegaskan bahwa dalam penyusunan setiap Undang-Undang sudah mempertimbangkan aspek etik dan moral.

Baca Juga: Momen Akrab Pertemuan Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie, Capres 02 Merasa Sungkan

“Ketika dalam UU Pemilu memperbolehkan kampanye tentu sudah ada pertimbangan variabel moral dan etika. Kalau melaksanakan aturan itu dianggap melanggar moral artinya semua pihak yang menyusun undang-undang itu dianggap tidak bermoral dan tak punya etika dong?” tanya Nusron

Nusron Wahid juga menegaskan bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang dijadikan acuan adalah aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Undang - Undang itu adalah cerminan konsensus antara rakyat melalui DPR dengan Pemerintah memegang mandat rakyat. Jadi bukan kata orang per orang, atau pihak per pihak, yang sekarang mungkin punya kepentingan karena sedang bersaing dalam kompetisi Pemilu," pungkasnya.***