Makin Panas, Jokowi Dipastikan Tidak Hadiri Perayaan HUT Ke-51 PDI Perjuangan

polhukam.id - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan indikasi bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mungkin tidak dapat menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pekan depan.

Alasan Presiden Jokowi tidak menghadiri HUT ke-51 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2024 mendatang karena melakukan lawatan ke beberapa negara ASEAN.

"Ada rencana memang ke beberapa negara ASEAN, tetapi kepastiannya nanti saya sampaikan lagi," kata Ari Dwipayana kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Baca Juga: Saipul Jamil, Pedangdut yang Tersandung Kasus Narkoba dan Asusila

Ari juga mengungkapkan bahwa belum dapat dipastikan apakah Presiden Jokowi telah menerima undangan untuk menghadiri perayaan HUT ke-51 PDIP yang akan jatuh pada 10 Januari 2024.

"Nanti saya cek dulu ya. Tetapi kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (hadir)," tambahnya.

Meskipun begitu, Ari menegaskan bahwa rencana kunjungan Jokowi ke luar negeri bukanlah upaya untuk menghindari acara penting PDIP tersebut.

Baca Juga: Kronologi dan Fakta-Fakta Penangkapan Pedangdut Saipul Jamil di Jalan Daan Mogot

"Enggak (menghindar) lah pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya (untuk PDIP)," ungkap Ari.

Hubungan antara Jokowi dan PDIP, partai politik yang membesarkan namanya, tengah menjadi sorotan karena persaingan dalam Pilpres 2024.

PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sosok yang selama ini didorong oleh Jokowi. Namun, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, rival dari Ganjar.

Baca Juga: Viral Jalan Olimo Jakbar Ambles, Ini Penyebabnya

Hingga saat ini, Jokowi belum memberikan tanggapan resmi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres.

PDIP pun memberikan respons tegas terhadap pencalonan Gibran yang dianggap banyak pihak sebagai proses yang sangat instan dan memicu kontroversi mengenai dinasti politik.***