POLHUKAM.ID - Upaya pengerahan aparatur negara dan kepala daerah untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024, dapat dinilai sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Hal itu disampaikan Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan) Hendarsam Marantoko dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Senin (20/11).
Hendarsam mengungkapkan, mulai dari dugaan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong yang mendukung Ganjar, pencopotan Pj Bupati Bangka Belitung yang diduga karena tidak mau mendukung Ganjar dan ingin bersikap netral. Serta keterlibatan Bupati Majalengka mendukung Ganjar dengan mengerahkan perangkat aparatnya.
Teranyar, ramai di media sosial pengakuan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diarahkan oleh Bupati Boyolali untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024.
"Dari beberapa peristiwa tersebut dapat ditarik benang merahnya, jika kubu Ganjar Pranowo menggunakan kepala daerah dan jajaran di bawahnya untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024," kata Hendarsam.
Praktisi Hukum ini menyebutkan, jika mencermati kasus Pakta Integritas Pj Bupati Sorong. Dia menduga kemungkinan besar pola seperti ini dilakukan kepala daerah di seluruh Indonesia.
"Ini jelas mengkhawatirkan, mengingat PDIP sebagai partai utama pendukung Ganjar mempunyai banyak sekali kepala daerah di seluruh Indonesia," tuturnya.
"Dan tindakan penggalangan dukungan ke Ganjar tersebut sudah terstruktur, sistematis dan masif (TSM)," pungkasnya.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Menko Yusril Sebut Prabowo Siapkan Program KOMCAD untuk Terpidana Kasus Narkoba
Berhasil Dilantik jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Ternyata Punya Kekayaan Senilai Lebih dari 860 Miliar!
Saling Bantah Anies vs Khoirudin PKS, Ini Pernyataan Lengkap Keduanya Lewat Pesan Suara
Dewan Pakar Tak Kaget Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Harusnya dari Dulu!