POLHUKAM.ID -Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan soal potensi adanya manipulasi hukum dan kecurangan Pemilu 2024, mewakili perasaan banyak masyarakat.
Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, pernyataan Megawati tersebut sebagai bentuk protes terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang belakangan terindikasi telah memanfaatkan lembaga negara untuk memuluskan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
"Megawati tidak sendirian, masyarakat terdidik negeri ini juga menyuarakan hal yang sama," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/11).
Analisis Politik Universitas Nasional itu pun menyarankan Jokowi segera melakukan pertobatan politik dan tidak melanjutkan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
"Sebab jika tidak berhenti bermanuver maka bukan tidak mungkin peristiwa tahun 1998 yang lalu akan terulang," tandas Andi.
Dalam pidatonya, putri Proklamator Bung Karno itu juga berharap rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, mewujudkan keadilan, untuk mengayomi seluruh warga bangsa dan negara Indonesia.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Arahan Jokowi ke Sespimmen Polri Merusak Tatanan Hukum
Sesudah Menteri dan Sespimmen Polri Sowan ke Jokowi di Solo, Dugaan Matahari Kembar Makin Jelas Terlihat!
Presiden Prabowo Diminta Memilih Megawati: Tak Usah Lagi Menanggung Beban Politik Jokowi!
Wasiat Mantan Wapres Try Sutrisno Untuk Presiden Prabowo Subianto