POLHUKAM.ID -Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan soal potensi adanya manipulasi hukum dan kecurangan Pemilu 2024, mewakili perasaan banyak masyarakat.
Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, pernyataan Megawati tersebut sebagai bentuk protes terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang belakangan terindikasi telah memanfaatkan lembaga negara untuk memuluskan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
"Megawati tidak sendirian, masyarakat terdidik negeri ini juga menyuarakan hal yang sama," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/11).
Analisis Politik Universitas Nasional itu pun menyarankan Jokowi segera melakukan pertobatan politik dan tidak melanjutkan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
"Sebab jika tidak berhenti bermanuver maka bukan tidak mungkin peristiwa tahun 1998 yang lalu akan terulang," tandas Andi.
Dalam pidatonya, putri Proklamator Bung Karno itu juga berharap rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, mewujudkan keadilan, untuk mengayomi seluruh warga bangsa dan negara Indonesia.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Menko Yusril Sebut Prabowo Siapkan Program KOMCAD untuk Terpidana Kasus Narkoba
Berhasil Dilantik jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Ternyata Punya Kekayaan Senilai Lebih dari 860 Miliar!
Saling Bantah Anies vs Khoirudin PKS, Ini Pernyataan Lengkap Keduanya Lewat Pesan Suara
Dewan Pakar Tak Kaget Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Harusnya dari Dulu!