POLHUKAM.ID - Politisi PDIP Masinton Pasaribu sepakat jika pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politik.
Anggota Komisi XI itu tak mau kalau penegakan hukum dijadikan mainan untuk menghantam lawan politik.
"Pertama begini saya ini bukan dibarisan pendukung pencalonan Anies dan Cak Imin, tapi saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik," kata Masinton, dikutip dari video akun TikTok Banteng Senayan, Selasa (5/9/2023).
Terlebih menurut Masinton, perkara yang membuat Cak Imin harus masuk ruang pemeriksaan sudah ada sejak tahun 2012. Lantas kenapa baru diseriusi pasca Cak Imin dideklarasikan menjadi bakal calon presiden (Bacapres) pada saat ini.
"Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini sangat tinggi," kata dia.
Menurut Masinto, langkah politis KPK ini tidak bisa ditolerir lantaran menjadikan hukum menjadi mainan politik.
"Ini yang menurut saya tidak boleh kita tolerir hukum dijadian alat politik, itu tidak benar, itu menentang prinsip-prinsip demokrasi," kata Masinton.
Sebelumnya KPK membantah ada muatan politik dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012. KPK mengklaim memeriksa Cak Imin pasca deklarasi Bacawapres tidak berkaitan dengan politik.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Menko Yusril Sebut Prabowo Siapkan Program KOMCAD untuk Terpidana Kasus Narkoba
Berhasil Dilantik jadi Menteri Investasi, Rosan Roeslani Ternyata Punya Kekayaan Senilai Lebih dari 860 Miliar!
Saling Bantah Anies vs Khoirudin PKS, Ini Pernyataan Lengkap Keduanya Lewat Pesan Suara
Dewan Pakar Tak Kaget Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Harusnya dari Dulu!