Usai Dikhianati NasDem dan Anies, Demokrat Langsung Dibidik PDIP

POLHUKAM.ID - Mencuatnya duet pasangan calon (paslon), Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), telah mengkhianati Partai Demokrat. Politikus PDIP, Johan Budi mengatakan bukan mustahil partainya akan melirik dan mengajak Demokrat masuk barisan pendukung bacapres Ganjar Pranowo.

“Ya kan semua kemungkinan bisa saja, cuma saya tidak tahu ya putusan DPP. Jadi kalau (publik) nanya, mungkin tidak (ajak AHY bekerja sama dengan PDIP), semua kemungkinan bisa saja terjadi,” jelas Johan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

Tak hanya itu, dirinya juga menyebut bahwa munculnya duet yang cukup menghebohkan publik ini, tak perlu ditanggapi secara serius. “Jadi gini menurut saya koalisi, kerja sama antara capres dan cawapres itu saya selalu menyampaikan bahwa selalu bisa berubah, fix ketiga capres cawapres didaftarkan ke KPU nah itu baru fix,” terangnya.

Sehingga menjelang pendaftaran paslon ke KPU, lanjut Johan, maka wajar jika terus terjadi berbagai perubahan termasuk posisi capres cawapres. “Sekarang ada berita soal Cak Imin dengan Anies Baswedan gitu kan, ya mungkin bisa berubah besok. Jadi biasa saja, tidak usah ditanggapi secara serius,” pungkas Johan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengakui bahwa berdasarkan informasi yang ia terima dari juru bicara (Jubir), bacapres Anies Baswedan, Sudirman Said menyebut bahwa Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah membuat kesepakatan kerja sama politik terkait Pilpres 2024.

“Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” terang Riefky dalam keterangan resmi yang diterima Inilah.com di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ia menyebut bahwa Demokrat “dipaksa” untuk menerima keputusan yang secara sepihak tersebut. Keputusan sepihak NasDem ini dia nilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang sudah disepakati bersama.

“Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” ungkap dia.

Sumber: inilah