Megawati Harus Pecat Kader PDIP yang Mbalelo, Termasuk Presiden Jokowi

POLHUKAM.ID - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diminta untuk tegas terhadap kadernya yang membangkang dengan tidak mendukung penuh pencapresan Ganjar Pranowo. Salah satunya dengan memecat Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan pembangkangan sejumlah kader PDIP yang mendukung bakal calon presiden (Bacapres) selain yang ditetapkan Megawati dan PDIP seharusnya sudah mendapatkan sanksi tegas dari partai.

"Termasuk Jokowi yang selama ini telah diasuh dan dibesarkan oleh Megawati dan PDIP. Memberikan dukungan kepada Capres lain dari PDIP adalah pelanggaran AD/ART partai dan pengkhianatan yang nyata terhadap partai dan Megawati. Jadi harus ada sanksi yang tegas, termasuk pemecatan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/8).

Menurut Muslim, Presiden Jokowi yang sudah dibesarkan sejak masih di Solo sebagai wali kota, lalu berlanjut di DKI Jakarta sebagai Gubernur, dan menjadi Presiden dua periode itu dianggap seperti Malin Kundang karena saat ini membangkang terhadap arahan Megawati dan PDIP.

"Jokowi tidak menjadi ketauladanan, bukan kader dan pemimpin yang patut diteladani termasuk kader-kader yang lompat pagar seperti Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon dll. Jadi Megawati harus tegas," kata Muslim.

Sikap tegas dari Megawati dengan memecat kadernya yang membangkang kata Muslim, merupakan tindakan untuk menjaga wibawa dan kehormatan yang diremehkan dan dihina.

"Jika Megawati tidak menindak tegas terhadap kadernya yang mbalelo termasuk Jokowi, Megawati dianggap tidak berwibawa, bahkan bisa dianggap takut terhadap Jokowi dkk. Soeharto saja bisa dilawan, masa sama Jokowi takut?" pungkas Muslim.

Sumber: rmol