Koalisi Indonesia Bersatu Muncul, Pengamat Sebut Potensi Tidak Akan Dilirik Partai Politik Lain

Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbentuk setelah Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa sepakat bekerja sama.

Menurut Ujang, partai lain tidak akan tertarik bergabung dengan KIB apabila koalisi itu menyodorkan sosok Capres dan Cawapres 2024 yang elektabilitasnya rendah.

"Jika elektabilitas capres dan cawapres yang ditawarkan elektabilitasnya rendah dan berpotensi akan kalah, tidak akan ada yang gabung lagi," kata Ujang melalui layanan pesan dilansir dari JPNN.com pada Sabtu (21/5).

Menurut dosen tetap di Universitas Al-Azhar Jakarta itu, kepentingan untuk menang pada Pilpres 2024 menjadi syarat mutlak bagi partai untuk bergabung ke KIB. Jika kandidat yang disodorkan KIB tidak punya kekuatan maka partai lain bakal ogah bergabung dengan Golkar, PAN, dan PPP.

Baca Juga: Sulit Betul Jadi Anies Baswedan, Jabatan Mau Selesai, Serangan Nggak Berhenti, NasDem: Masyarakat...

"Partai-partai itu akan melihat elektabilitas dari capres dan cawapresnya," beber pria kelahiran Jawa Barat itu. Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani mengatakan parpolnya belum bersikap apakah bakal bergabung atau tidak dengan KIB.

Menurut Kamhar, parpol pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) fokus pada konsolidasi internal dan penjaringan caleg untuk Pemilu, sebelum berbicara koalisi untuk Pilpres 2024.

"Kami saat ini masih fokus pada konsolidasi internal untuk menyiapkan mesin politik partai agar berfungsi efektif dan optimal," ucap Kamhar, Sabtu.

Lagipula, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menilai dinamika politik menuju Pilpres 2024 masih dinamis. Dengan demikian, Kamhar meyakini masih terbuka kemungkinan poros koalisi selain KIB akan terbangun menyambut Pilpres 2024.

Baca Juga: Ustaz Abdul Somad (UAS) Nggak Bisa Masuk Singapura, Pengamat Tegas: Pemerintah Harus Memberikan...

"Kami akan mengerucutkan sikap politik terkait pilpres ini di penghujung 2022 atau awal 2023 nanti, seraya terus mencermati dengan saksama dinamika dan konfigurasi politik yang terbentuk," ujar Kamhar. (ast/fat/jpnn)

Sumber: jpnn.com