Istana Sodorkan Tawaran Menggiurkan Buat AHY, Syaratnya Cabut dari Koalisi Perubahan dan Tinggalkan Anies

POLHUKAM.ID - Pengamat politik Refly Harun mengklaim pihak istana masih terus berupaya menggembosi Anies Baswedan agar eks Gubernur DKI Jakarta itu gagal maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Refly mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menjegal Anies Baswedan adalah menyodorkan tawaran menggiurkan buat ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan syarat AHY harus segera menarik Partai Demokrat dari poros Koalisi Perubahan dan meninggalkan Anies Baswedan. 

Dengan berkurangnya satu Parpol, maka koalisi perubahan yang tersisa PKS dan NasDem jelas  tidak bisa mengusung Anies Baswedan untuk berkompetisi pada Pilpres mendatang. 

“Kasih AHY jabatan enak, pasangkan dengan Ganjar, Ganjar-AHY yang punya peluang untuk memerintah misalnya, itu jauh lebih menarik barangkali bagi AHY, ketimbang Anies tidak jelas apakah akan dijadikan wakil presiden atau tidak misalnya begitu," kata Refly Harun dilansir Populis.id dari saluran Youtubenya Selasa (6/6/2023). 

Apabila skenario ini gagal, istana kata Refly Harus tetap menggunakan cara yang sama, hanya saja kali ini menyasar NasDem atau PKS. Intinya kata dia satu dari tiga parpol di koalisi perubahan itu harus menarik dukungan buat Anies Baswedan. 

“Bujuk NasDem balik ke pangkuan istana, kasih fasilitas sebaik-baiknya seenak-enaknya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa NasDem terancam akan kehilangan pemilihnya," ujarnya.

“Kalau tidak berhasil, kasih enak PKS, bila perlu pasangkan dengan Prabowo Subianto Aher, jadi Prabowo-Aher dukung penuh istana walaupun untuk dikalahkan misalnya," sambungnya. 

Apabila bujuk rayu istana buat parpol pendukung Anies Baswedan itu gagal, maka skenario berikutnya yang dilakukan menjegal Anies Baswedan adalah mentersangkakan yang bersangkutan dalam kasus dugaan korupsi Formula E. 

“Jadikan Anies sebagai tersangka, pokoknya salah enggak salah jadikan saja tersangka kira-kira begitu, kan mudah, hanya nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat apakah rakyat akan terima atau enggak," tuntasnya.

Sumber: populis