POLHUKAM.ID - Pemerintah Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kedaulatan digital dan keterbukaan hubungan dagang internasional, terutama dengan Amerika Serikat (AS).
Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menanggapi kritik AS yang mengeluhkan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dinilai menghambat akses perusahaan Amerika ke ekosistem pembayaran digital Indonesia.
“Meskipun kedaulatan digital harus dipertahankan, Indonesia tetap perlu menjaga hubungan dagang yang seimbang dengan AS," kata Didik lewat akun X miliknya, Jumat 25 April 2025.
Menurutnya, pengembangan QRIS dan GPN justru menunjukkan kemajuan nyata dalam ekosistem pembayaran domestik. Di awal 2024, tercatat 45 juta pengguna QRIS dengan lonjakan transaksi mencapai 169 persen di beberapa wilayah.
Hal ini, menurut Didik, adalah bukti bahwa sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, terutama untuk pelaku UMKM dan masyarakat pedesaan.
Didik menambahkan, agar sistem ini makin tangguh dan diterima secara internasional, pemerintah perlu terus meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi QRIS dan GPN untuk menjamin kehandalan dan keamanan.
“Dengan memperkuat ekosistem domestik, Indonesia dapat menghindari jebakan liberalisasi pembayaran yang bisa mematikan fintech lokal," pungkasnya.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
GEGER! Pengakuan Guru Kimia Jokowi: Pak Jokowi Itu Ijazahnya SMPP, Belum SMA 6 Surakarta
Revelino Ngaku sebagai Ayah Biologis dari Anaknya, Lisa Mariana: Orangnya Dipenjara kok Bisa Main HP
Atasi Mahalnya Harga Cabai, Presiden Imbau Rakyat Tanam Cabai Sendiri di Rumah
Viral Pengantin Pria Dikeroyok Keluarga Istri Usai Akad Nikah di Sulteng, Diduga Gegara Mahar yang Kecil