Sri Mulyani Ungkap Kemenkeu Telah Capai Efisiensi Belanja Birokrasi Sebesar Rp612,45 Miliar

"Kami mencapai Rp612,45 miliar efisiensi belanja birokrasi untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 karena kita mengadaptasi mengubah cara kerja ini, ini karena tadi new way of working dan pengendalian belanja birokrasi," ujar Sri Mulyani, mengutip dari siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (9/6/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani: Walau Resiko Penularan Covid-19 Tinggi, Kemenkeu Kelola dan Jaga Keuangan dengan Baik

Lebih lanjut, karena selama pandemi pertemuan/rapat dilakukan secara daring dan penggunaan software yang kolaboratif, Sri Mulyani menyebut bahwa Kemenkeu dapat melakukan efisiensi hingga mencapai Rp161,7 miliar pada belanja untuk software, penggunaan media, dan efisiensi anggaran.

Implementasi aplikasi NADINE (Naskah Dinas Elektronik) di lingkungan Kemenkeu sejak tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap penurunan kebutuhan supplies, ATK, serta biaya pengiriman surat dinas/pos.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Hingga 30 April 2022, Pendapatan Negara Tumbuh 45,9%

Selain itu, penggunaan aplikasi ini berdampak pada adanya efisiensi SDM/pegawai sehingga SDM yang sebelumnya melakukan pekerjaan administrasi persuratan dapat dioptimalisasikan untuk penyelesaian pekerjaan yang lebih strategis. Dari sisi anggaran, dengan adanya implementasi aplikasi NADINE ini terdapat efisiensi sebesar Rp132,72 miliar.

"Untuk belanja TIK dengan adanya konsolidasi dan mendesain kembali sistem perencanaan penganggaran kita, dan juga konsolidasi dari perangkat TIK di seluruh unit eselon I dari mulai pengadaan dan yang lain-lain menyebabkan kemampuan margin dan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih kompetitif. Konsolidasi belanja TIK di tingkat Kementerian Keuangan menghasilkan optimalisasi anggaran hingga mencapai mendekati Rp70 miliar," ujar Sri Mulyani.

Adanya pandemi mendorong percepatan Implementasi ruang kerja masa depan di Kementerian Keuangan, yang berupa Activity Based Work Place (ABW), satellite office, flexible working space (FWS), dan flexible working arrangement (FWA).

Pada awal implementasinya di tahun 2021, kebijakan ini berdampak positif terhadap efisiensi penggunaan ruang kerja serta penurunan kebutuhan sewa gedung kantor sebesar Rp14,35 miliar.

Baca Juga: Kemenkeu Melalui BPDPKS Gelar Pameran dan Talkshow Sinergi Pemberdayaan UKMK

"Kita juga menggunakan sekarang untuk penggajian dilakukan share service secara tersentralisasi, di mana tunjangan dari sentralisasi tujuan dari sentralisasi dari gaji dan tukin yang dibayarkan akan mendapatkan pengelolaan belanja pegawai dan meminimalkan potensi kekurangan belanja pegawai di satker [satuan kerja] tertentu," kata Sri Mulyani.

"Jadi ini semuanya based on database dari SDM di Kementerian Keuangan yang tersentralisasi di Sekretariat Jenderal untuk seluruh satker kita, dan ini menyebabkan efisiensi biaya pengelolaan belanja pegawai bahkan mencapai Rp9,46 miliar karena jumlah satker dan jumlah untuk mengurus pengajiannya itu menjadi sangat bisa diminimalisir," lanjutnya.

Baca Juga: Sangat Berperan, Kemenkeu Sebut Sektor Sawit Sumbang 3,5% PDB Indonesia

Terakhir, ia turut mengungkapkan bahwa Kemenkeu menerapkan kebijakan skala prioritas pengalokasian anggaran, khususnya belanja modal. Prioritas belanja modal lebih diarahkan pada pemenuhan TIK strategis, kontrak tahun jamak, serta belanja modal yang mendukung pelaksanaan tusi utama.

Dengan adanya kebijakan ini maka pengalokasian anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Sumber: genpi.co