Dia mengaku bingung dengan keberadaan KIB yang dinilai sebagai perkumpulan para elite.
"Kadang elite-elite itu ngumpul nggak pake akal, nggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda," ujar Fahri di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Dia menilai bahwa sikap KIB tidak konsisten. Sebab, dalam koalisi itu semua partai sepakat tak membicarakan sosok yang akan diusung untuk maju Pilpres 2024.
“Namun, ada satu partai yang mengatakan sudah mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden dan sudah ditetapkan dalam kongres,” katanya.
Eks politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantas mengkritik penggunaan kata koalisi yang dianggap tidak ada dalam sistem presidensial.
"Jadi saya kira elite kita semacam kurang memahami sistem kita ini, bahwa tidak ada yang namanya koalisi di dalam sistem presidensial," ucapnya.
Fahri menilai DPR merupakan perwakilan rakyat yang bertugas sebagai pengawas dan seharusnya bersikap sebagai oposisi terhadap pemerintah.
"Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," tegas Fahri.
Sebab, menurutnya rakyat memilih anggota DPR untuk oposisi, sehingga tidak boleh mendukung pemerintah.
“Bunyi undang-undang konstitusinya begitu,” pungkasnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Agar Petani Tidak Rugi, Prabowo Minta Bulog Wajib Beli Gabah Rp 6.500 Per Kilogram
LHKPN Raffi Ahmad, Harta 1 Triliun, Punya 45 Tanah dan 23 Kendaraan
Nelvin Ndruru, Bocah 10 Tahun di Nias Selatan, Menjadi Korban Penyiksaan oleh Keluarga Ayah
PSSI Rencana Undang Timnas Belanda Untuk Melawan Timnas Indonesia