Dia mengaku bingung dengan keberadaan KIB yang dinilai sebagai perkumpulan para elite.
"Kadang elite-elite itu ngumpul nggak pake akal, nggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda," ujar Fahri di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Dia menilai bahwa sikap KIB tidak konsisten. Sebab, dalam koalisi itu semua partai sepakat tak membicarakan sosok yang akan diusung untuk maju Pilpres 2024.
“Namun, ada satu partai yang mengatakan sudah mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden dan sudah ditetapkan dalam kongres,” katanya.
Eks politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantas mengkritik penggunaan kata koalisi yang dianggap tidak ada dalam sistem presidensial.
"Jadi saya kira elite kita semacam kurang memahami sistem kita ini, bahwa tidak ada yang namanya koalisi di dalam sistem presidensial," ucapnya.
Fahri menilai DPR merupakan perwakilan rakyat yang bertugas sebagai pengawas dan seharusnya bersikap sebagai oposisi terhadap pemerintah.
"Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," tegas Fahri.
Sebab, menurutnya rakyat memilih anggota DPR untuk oposisi, sehingga tidak boleh mendukung pemerintah.
“Bunyi undang-undang konstitusinya begitu,” pungkasnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Akhirnya Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli dari SD sampai Kuliah UGM, Tapi Kok...
Sudah 65.025 Porsi Makan Bergizi Gratis Dibuat, Tapi Ibu Ira Belum Dapat Bayaran Sepeser Pun
Gaji Ribuan Kepala Dapur MBG Belum Dibayar 3 Bulan, Kepala BGN Sebut Kewajibannya Sudah Tuntas
Tahanan Dugem di Dalam Sel, 14 Napi dan Kepala Rutan Pekanbaru Diperiksa